Pembinaan dari Pusat Kunci Penting Perkembangan IHT Lokal
- IHT Madura butuh pembinaan dari pemerintah pusat.
- Industri rokok lokal punya potensi besar untuk ekonomi Madura.
- PR Cahaya Pro menjadi kontributor cukai tertinggi IHT lokal 2025.
Jakarta, IDN Times - Industri Hasil Tembakau (IHT) disebut-sebut memiliki multiplier effect alias dampak berganda bagi perekonomian, mulai dari penyerapan tenaga kerja sampai kontribusi pendapatan bagi daerah dan pemerintah pusat. Salah satu wilayah penghasil tembakau dengan pertumbuhan pesat adalah Madura.
Hal itu yang membuat pemilik pabrik rokok (PR) Cahaya Pro, Fathor Rosi menginginkan dukungan kebijakan yang tepat dari pemerintah dalam rangka pengembangan IHT Madura. Adapun kebijakan yang dimaksud adalah pembinaan, bukan pengetatan secara berlebihan.
"Para pengusaha IHT Madura selama ini tegak lurus dan karena itu pemerintah pusat sebagai pengambil kebijakan itu tegak lurus saja. Jangan sampai pemerintah pusat membunuh industri hasil tembakau," kata Fathor, Kamis (8/1/2026).
1. Hanya perlu pembinaan
Fathor menambahkan, IHT adalah salah satu tulang punggung penerimaan negara dan bagi daerah seperti Madura, hal itu sangat krusial khususnya bagi kelangsungan roda perekonomian daerah dan pekerja sektor tembakau.
Fathor pun menitipkan pesan kepada Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak agar pemerintah pusat melakukan pembinaan ke para pengusaha IHT di Madura.
"Tolong disampaikan kepada pemerintah pusat agar supaya Madura ini dibina, karena Madura ini tinggal pembinaan saja. InsyaAllah Madura tidak akan malu-maluin," ujar Fathor.
2. IHT Madura punya potensi besar
Fathor pun berharap para pemangku kebijakan terus hadir membina industri rokok lokal agar tetap kondusif dan berdaya saing.
Menurutnya, peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat serta mendorong peningkatan ekonomi masyarakat Madura.
“Pemerintah harus hadir membina, bukan membinasakan. Industri rokok di Madura punya potensi besar, baik untuk serapan tenaga kerja maupun kesejahteraan petani tembakau. Jangan sampai Madura dicap sebagai sarang rokok ilegal,” ujar Fathor.
3. Kontributor cukai tertinggi IHT lokal 2025
Di sisi lain, PR Cahaya Pro Pamekasan telah menerima penghargaan Madura Awards untuk kategori kontributor cukai tertinggi IHT lokal 2025 bukan hanya tertinggi di Kabupaten Pamekasan, tetapi juga se-Madura.
Fathor lantas menyampaikan apresiasi kepada para karyawannya atas capaian tersebut sambil mengatakan pihaknya telah konsisten menjadi penyumbang cukai terbesar di Madura sejak 2015.
"Terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh karyawan kami, karena tanpa mereka, kami tidak akan bisa sampai ke sini," kata dia.
Selain itu, PR Cahaya Pro pada tahun lalu kembali menjadi perusahaan dengan jumlah buruh penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) terbanyak di Pamekasan tahun 2025.
Data Dinas Sosial (Dinsos) Pamekasan menyebutkan, dari 54 perusahaan yang terinventarisasi, sebanyak 418 buruh PR Cahaya Pro menerima BLT DBHCHT dari total 4.458 penerima yang diproyeksikan.
4. Kinerja industri pengolahan tembakau nasional masih dalam tekanan
Meski begitu, kinerja industri pengolahan tembakau nasional masih dalam tekanan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada kuartal I-2025 menyebutkan, industri pengolahan tembakau mengalami kontraksi 3,77 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), berbanding terbalik dengan pertumbuhan positif 7,63 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Produksi rokok selama semester pertama 2025 tercatat sebesar 142,6 miliar batang atau turun 2,5 persen dibandingkan 2024. Angka tersebut menjadi yang terendah dalam delapan tahun terakhir sejak 2018, kecuali pada 2023. Kemudian pada Juni 2025, produksi rokok hanya mencapai 24,8 miliar batang, turun 5,7 persen dibandingkan Mei 2025 dan melemah 3,2 persen dibandingkan Juni 2024.
Kondisi tersebut berpotensi menghambat pencapaian target penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) 2025 sebesar Rp230,9 triliun. Hingga Mei 2025, realisasi CHT baru mencapai Rp87 triliun atau sekitar 37,8 persen dari target.
Tren tersebut melanjutkan kegagalan pencapaian target CHT pada tahun-tahun sebelumnya. Pada 2023, realisasi CHT hanya Rp213,48 triliun atau 91,78 persen dari target Rp232,5 triliun. Sementara pada 2024, realisasi CHT cuma Rp216,9 triliun atau sekitar 94,1 persen dari target Rp230,4 triliun.
