Pemerintah Bantah Daya Beli Melemah, Dradjad: Konsumsinya Bergeser
- Pemerintah membantah daya beli masyarakat melemah dan menyebut kondisi saat ini sebagai pergeseran pola konsumsi, dengan berbagai indikator aktivitas belanja yang dinilai masih terjaga.
- Dradjad Wibowo menyoroti tingginya mobilitas, pertumbuhan transportasi, pariwisata, hotel, dan restoran sebagai bukti masyarakat tetap aktif membelanjakan uangnya.
- Transaksi digital terus meningkat; BI mencatat transaksi QRIS tumbuh 67,22 persen secara tahunan pada Agustus 2026, sementara belanja bergeser ke marketplace dan kanal daring.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah membantah anggapan daya beli masyarakat Indonesia melemah. Karena kondisi yang terjadi saat ini lebih mencerminkan pergeseran pola konsumsi masyarakat, bukan penurunan kemampuan belanja secara keseluruhan.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Wibowo mengatakan, terdapat sejumlah indikator yang menurut pemerintah menunjukkan aktivitas konsumsi masyarakat masih terjaga. Di antaranya pertumbuhan sektor transportasi dan pariwisata, peningkatan aktivitas di restoran dan hotel, serta transaksi digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
“Pertama bisa saya sampaikan, itu tidak betul kalau daya beli di Indonesia itu melemah, salah. Jadi daya beli tidak melemah, buktinya banyak, pertumbuhan di transportasi dan pertumbuhan yang terkait pariwisata,” ujar Dradjad dalam Konferensi Pers di BPS, Senin (12/10/2026).
1. Tingginya mobilitas masyarakat
Pengoperasian Pelabuhan Indah Kiat untuk urai kepadatan kendaraan di Pelabuhan Penyebrangan ASDP Merak, Banten (Dok. istimewa) Menurutnya, tingginya aktivitas transportasi berkaitan dengan perubahan perilaku masyarakat yang semakin banyak melakukan perjalanan. Aktivitas tersebut turut mendorong konsumsi di sektor pariwisata, termasuk hotel dan restoran.
“Transportasi itu tinggi sekali, karena apa? Karena masyarakat kita rupanya sekarang banyak yang senang jalan-jalan. Dan konsumsi jalan-jalan itu tinggi sekali, restoran dan hotel juga. Turisme juga meningkat, pariwisata meningkat sekali,” katanya.
2. Transaksi QRIS naik 100 persen
ilustrasi QRIS (freepik.com/Freepik) Selain sektor transportasi dan pariwisata, Dradjad menyoroti peningkatan transaksi QRIS yang disebut mencapai lebih dari 100 persen.
Menurutnya, pertumbuhan transaksi pembayaran digital tersebut menjadi salah satu indikator meningkatnya aktivitas transaksi masyarakat.
“Bukti berikutnya, transaksi QRIS itu peningkatannya sampai di atas 100 persen. Ya, kalau transaksi QRIS meningkat drastis, itu kan nantinya memang banyak transaksi, banyak konsumsi. Jadi yang terjadi itu bukan daya beli melemah,” ujar dia.
Berdasarkan data Bank Indonesia, volume transaksi pembayaran digital mencapai 6,11 miliar transaksi atau tumbuh 40,36 persen (yoy) pada Agustus 2026 didukung oleh perluasan akseptasi pembayaran digital.
Kemudian volume transaksi melalui internet dan mobile banking masing-masing tumbuh 15,12 persen (yoy) dan 47,08 persen (yoy), termasuk transaksi QRIS yang terus tumbuh tinggi mencapai 67,22 persen (yoy).
3. Terjadi peningkatan belanja melalui online
ilustrasi membandingkan harga di marketplace (pexels.com/as photography) Dradjad menegaskan, pemerintah ingin meluruskan narasi pelemahan daya beli yang dinilai tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi berdasarkan data yang dimiliki pemerintah.
Menurutnya, perubahan yang terjadi saat ini adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat secara signifikan. Pergeseran tersebut mencakup perubahan pilihan barang dan jasa yang dibeli, termasuk meningkatnya konsumsi melalui lokapasar (marketplace) dan kanal belanja daring.
Kondisi tersebut, kata Dradjad, perlu diperhatikan ketika membaca perkembangan konsumsi masyarakat. Sebab, penurunan permintaan pada satu kelompok barang belum tentu mencerminkan pelemahan konsumsi secara keseluruhan.
Ia mencontohkan sektor alas kaki, termasuk sepatu, yang sempat mendapat sorotan karena adanya keluhan mengenai penurunan konsumsi. Menurutnya, kondisi tersebut perlu dilihat dalam konteks perubahan preferensi belanja masyarakat.
“Jadi kalau tadinya itu kebanyakan mungkin dulu ada yang beli alas kaki, sepatu misalnya. Makanya kan ada keluhan terkait dengan konsumsi sepatu dan sebagainya. Ya, karena memang masyarakat banyak yang bergeser konsumsinya,” kata Dradjad.
Ia menambahkan, pergeseran pola konsumsi tersebut juga tercermin dalam data Badan Pusat Statistik (BPS). Karena itu, pemerintah meyakini daya beli masyarakat masih terjaga dengan mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi, bukan hanya penjualan pada komoditas tertentu.
“Data BPS menunjukkan yang benar adalah daya beli itu tetap kuat, tetap robust, tetap solid,” ujarnya.
