Pemerintah Klaim Tak Terbitkan Izin Tambang-Hutan Sepanjang Tahun Ini

Orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan, langkah yang diambil karena pemerintah tengah melakukan peninjauan dan pengkajian menyeluruh terhadap seluruh izin.

Evaluasi dilakukan untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.

"Karena kita akan reviu, kita akan kaji kembali, yang tidak sesuai dengan Pasal 33, yang tidak menguntungkan rakyat, kita tidak boleh ragu-ragu. Kita tidak akan teruskan. Kita berpegang kepada itu, saya berpegang kepada ini," tegas Prabowo.

Prabowo menyampaikan pemerintah juga telah mengambil langkah tegas dengan menguasai kembali sekitar 4 juta hektare lahan. Penguasaan kembali itu dilakukan melalui pencabutan izin yang dinilai bermasalah dan tidak dijalankan sesuai ketentuan.

"Kita sudah ambil tindakan-tindakan tegas. Pemerintah sudah, empat juta hektare sudah kita kuasai kembali, kita cabut," katanya.

Prabowo menilai penggunaan konsesi, baik berupa HGU, HTI, HPH, IUP, maupun izin tambang, yang keuntungannya dibawa ke luar negeri tanpa memberi manfaat nyata di dalam negeri, sebagai tindakan yang tidak menguntungkan rakyat.

Ketua Umum Partai Gerinda itu menegaskan, jika praktik semacam itu dibiarkan berlanjut, pemerintah dinilai lalai menjalankan mandat pengelolaan negara.

"Kalau kita membiarkan itu terus, kita lalai, kita tidak pantas untuk menjalankan pemerintahan," ujarnya.