Pemerintah Masih Nunggak ke RS, Jokowi Minta Sri Mulyani Lunasi
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah meminta Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati untuk melunasi seluruh tagihan rumah sakit yang sampai saat ini masih ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah diketahui masih memiliki tagihan yang harus dibayar untuk perawatan pasien COVID-19 tahun lalu.
"Selanjutnya bapak presiden meminta agar tagihan rumah sakit untuk diselesaikan oleh menteri keuangan dan ini akan diselesaikan menteri keuangan secara bertahap termasuk mempersiapkan DIPA-nya," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangan pers yang disiarkan langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (21/2/2022).
1. Tagihan rumah sakit sebesar Rp23 triliun
Tagihan rumah sakit yang masih belum dibayarkan pemerintah saat ini sebesar Rp23 triliun. Angka tersebut menunjukkan bahwa penanganan COVID-19 membutuhkan biaya yang tidaklah murah.
"Masih ada tagihan Rp23 triliun pada 2022 yang harus kita bayar dari perawatan di tahun 2021," ucap Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2022, Kamis (10/2/2022).
2. Tagihan akibat melonjaknya kasus COVID-19 pada pertengahan 2021
Masih banyaknya tagihan perawatan pasien COVID-19 yang belum dibayarkan, tak terlepas dari lonjakan kasus akibat varian Delta pada pertengahan tahun lalu. Hal itu membuat pemerintah mesti merogoh kocek dalam-dalam demi menganggarkan dana penanganan kesehatan masyarakat.
"Belanja kesehatan akibat naiknya Delta terutama untuk perawatan, kami sudah keluarkan hampir Rp94 triliun untuk membayarkan masyarakat kita yang dirawat akibat COVID," kata Sri Mulyani.
3. Belanja negara dari APBN banyak untuk penanganan kesehatan
Sri Mulyani mengakui, sepanjang 2021 lalu belanja negara dari APBN memang paling banyak untuk penanganan kesehatan akibat pandemik COVID-19. Tak heran jika dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) paling besar dianggarkan untuk penanganan kesehatan.
"Sehingga kita bisa melihat bahwa COVID is so expensive. Itu baru dari perawatan saja, belum termasuk vaksinasi," kata Sri Mulyani.
