Pemerintah Mau Masyarakat Pakai Kendaraan Listrik, Ini Saran Ekonom
Jakarta, IDN Times - Pemerintah terus mendorong penggunaan kendaraan listrik di tengah masyarakat. Namun, Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, melihat pemerintah belum memberikan upaya maksimal guna mewujudkan hal tersebut.
Ada beberapa hal yang menurut Tauhid perlu dilakukan pemerintah agar masyarakat semakin terdorong minatnya menggunakan kendaraan listrik.
Pertama dari sisi ekosistemnya. Menurut Tauhid, Indonesia perlu memiliki industri kendaraan listrik sendiri untuk proyek jangka panjang, terutama industri mobil listrik.
"Baguslah sudah ada motor, tapi mobil, ini future, masa depan. Harusnya kita punya industri dalam negeri. Insentif diberikan bagi produk-produk lokal. Jangan pemerintah dikasih standar untuk bea masukan, tapi pada akhirnya beli produk impor," tutur Tauhid kepada IDN Times, Minggu (11/6/2023).
1. Dukung produk mobil listrik yang sudah ada
Tauhid kemudian menyinggung jenama produk mobil listrik dalam negeri, ESEMKA. Kendati pemerintah mewajibkan adanya Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40 persen dalam produk kendaraan listrik di Indonesia, Tauhid menyarankan agar pemerintah tetap punya jenama tersendiri.
"Katakan ESEMKA lah, separuh-separuh, lama-lama harus dikasih dukungan RND, di-support dananya, Kementerian Perindustrian harus gandeng dengan ESEMKA misalnya sehingga dia berkembang," ujarnya.
Untuk itu, pemerintah disarankan Tauhid berkaca pada Malaysia yang mampu mengembangkan mobil listrik nasionalnya (mobnas) lewat dukungan 100 persen BUMN.
Pemerintah, sambung Tauhid, tidak bisa menuntut ESEMKA misalnya untuk bisa meraup untung dalam lima tahun. Paling penting, mereka bisa memproduksi mobil listrik secara massal.
"Kita mendukung misalnya PT KAI, kemudian PT Dirgantara Indonesia, lalu kenapa gak bisa untuk yang mobil listrik. Ini kenapa gak bisa kayak gitu?" kata Tauhid.
2. Pemberian insentif
Hal kedua yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik adalah pemberian insentif perpajakan. Alih-alih subsidi, pemerintah semestinya memberikan insentif perpajakan buat kepemilikan kendaraan listrik.
Sampai saat ini, kendaraan berbasis listrik masih belum bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).
"Perpajakannya dikurangi jadi notabene jangan masuk skema subsidi. Kalau skema subsidi kesannya ada dana pemerintah masuk melalui kantong produsen, gak bisa begitu, dijual berapa dikurangi pajaknya apakah PPnBM, PPN atau misalnya pajak daerah dan sebagainya, di banyak negara modelnya begitu," papar Tauhid.
3. Infrastruktur perlu ditingkatkan
Di sisi lain, Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML) menekankan akselerasi penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) di Indonesia harus didukung oleh infrastruktur yang memadai.
"Percepatan adopsi kendaraan listrik harus sejalan dengan pertumbuhan infrastruktur pendukungnya," kata Ketua Umum AEML, Dannif Danusaputro, dalam acara peluncuran AEML di Ritz Carlton Pacific Place Jakarta, Senin (6/6/2023).
Dannif, yang juga menjabat sebagai CEO Pertamina New & Renewable Energy, mengatakan untuk memperbanyak infrastruktur ekosistem kendaraan listrik diperlukan peran dari Pertamina, PLN, maupun swasta.
"Kita harus perbanyak titiknya, apakah itu charging station-nya, apakah itu swapping cabinet-nya. Nanti, kemudian kalau sudah banyak ini kan kita men-support motor-motor listrik nih yang dibuat dari pelaku-pelaku bisnis," ujarnya.
