Jakarta, IDN Times - Pemerintah mengklaim persoalan kenaikan harga beras tak cuma terjadi di Indonesia. Menurut Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), masalah yang sama juga terjadi di lingkup global.
"Harga beras ini misalnya ini sudah menjadi masalah yang besar di seluruh dunia secara global," kata Kepala BKF Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu dalam acara BNI Investor Daily Summit 2023 di Hutan Kota by Plataran, Jakarta, Selasa (24/10/2023).
Febrio mengatakan, inflasi Indonesia memang trennya menurun di jalur yang terbilang bagus. Hanya saja, inflasi volatile food tidak kompak turun. Inflasi volatile food mencerminkan fluktuasi harga makanan yang cenderung naik atau turun dengan cepat dan tidak stabil.
Dia memaparkan harga bawang dan cabai mengalami deflasi alias mengalami penurunan. Hanya saja, harga beras mengalami inflasi.
"Nah, jadi memang ada harga-harga spesifik yang harus dihandle oleh pemerintah," tutur Febrio.
Pemerintah menyadari perlunya menggenjot belanja, terutama yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan stabilitas harga.
"Nah, ini antisipasi yang harus kita lakukan dan memperankan APBN itu sebagai shock absorber. Nah ini contohnya, bagaimana kita memastikan pada titik-titik tertentu yang sangat kursial ini, kita pastikan bahwa APBN itu siap untuk melakukan perannya," tambah Febrio.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, Presiden China Xi Jinping berkomitmen untuk menyuplai 1 juta ton beras ke Indonesia.
Komitmen tersebut diperoleh Indonesia saat kunjungan Presiden Joko "Jokowi" Widodo ke China, didampingi Erick beberapa waktu lalu. Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan Xi Jinping.
"Sejalan dengan permintaan Indonesia, Presiden Xi Jinping berkomitmen memenuhi kebutuhan 1 juta ton beras, di mana 500 ribu beras ton beras dalam waktu segera, sehingga cadangan stok beras Bulog akan meningkat menjadi 2,5 juta ton," kata Erick dalam postingan Instagram pribadinya pekan lalu.