IAPI Siapkan Auditor Syariah untuk Perkuat Tata Kelola Keuangan
- IAPI melalui Komite Praktisi Syariah menggelar pendidikan dan sertifikasi Certified Sharia Auditor perdana pada 9–13 November 2026 bagi akuntan publik.
- Program CSA membekali peserta dengan fikih muamalah, akuntansi, tata kelola, etika, serta asurans kepatuhan syariah, dilanjutkan ujian tertulis dan wawancara.
- Sertifikasi ini mengacu pada Standar Jasa Syariah dan regulasi OJK, untuk memperkuat peran akuntan publik dalam transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan lembaga keuangan syariah.
Jakarta, IDN Times - Penguatan tata kelola industri keuangan syariah membutuhkan dukungan tenaga profesional yang memiliki kompetensi khusus, termasuk dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Salah satu profesi yang memiliki peran dalam pengawasan tersebut adalah akuntan publik melalui kegiatan audit dan penilaian efektivitas tata kelola syariah.
Kebutuhan tersebut mendorong Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) melalui Komite Praktisi Syariah (KPS) menyelenggarakan program pendidikan dan sertifikasi Certified Sharia Auditor (CSA) untuk pertama kalinya.
Program yang berlangsung selama lima hari, mulai 9 hingga 13 November 2026, ditujukan bagi akuntan publik untuk memperdalam keahlian serta memperoleh kompetensi dan sertifikasi audit kepatuhan dan penilaian efektivitas tata kelola syariah.
Ada sejumlah aspek yang menjadi fokus pengembangan kompetensi auditor syariah melalui program tersebut.
1. Tingkatkan kompetensi auditor untuk kebutuhan industri keuangan syariah
IAPI Siapkan Auditor Syariah untuk Perkuat Tata Kelola Keuangan. (Dok. IAPI) Program sertifikasi CSA menjadi salah satu upaya IAPI dalam meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritas profesi akuntan publik di Indonesia, khususnya dalam bidang kepatuhan syariah. Ketua Komite Praktisi Syariah IAPI, Tubagus Manshur, mengatakan program ini dirancang untuk memberikan kompetensi dan keterampilan teknis kepada akuntan publik dalam melakukan penilaian kepatuhan syariah.
Pengembangan kompetensi tersebut mengacu pada Standar Jasa Syariah (SJS) dan prinsip-prinsip syariah. Program ini juga diharapkan dapat menjawab kebutuhan kaji ulang tata kelola syariah yang diatur dalam regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Regulasi yang menjadi salah satu acuannya adalah POJK No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), serta POJK No. 25 Tahun 2024 untuk Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).
2. Perdalam pemahaman fikih muamalah hingga akuntansi syariah
IAPI Siapkan Auditor Syariah untuk Perkuat Tata Kelola Keuangan. (Dok. IAPI) Dalam pelaksanaannya, pendidikan CSA memiliki kurikulum yang mencakup sejumlah bidang keilmuan dan keterampilan yang dibutuhkan auditor untuk memahami tata kelola entitas syariah. Materi yang diberikan meliputi fikih muamalah maliyah, akuntansi syariah, tata kelola entitas syariah, etika syariah, serta perikatan asurans atas kepatuhan syariah dan jasa lainnya di bidang syariah.
Pelatihan berlangsung selama tiga hari pertama. Selanjutnya, pada hari keempat dan kelima, peserta akan menjalani evaluasi melalui ujian tertulis dan wawancara. Melalui tahapan tersebut, peserta tidak hanya mendapatkan pembekalan teori, tetapi juga harus melewati proses evaluasi untuk mengukur pemahaman dan kompetensi yang telah diperoleh selama pendidikan.
3. Dorong peran akuntan publik dalam transparansi dan akuntabilitas
Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) bersama School of Accounting BINUS University menggelar Seminar Pre-Event dan Research Workshop CPA Days 2026 di BINUS Alam Sutera Main Campus, Tangerang, Rabu (19/8/2026). Selain meningkatkan keahlian teknis, sertifikasi CSA juga diharapkan memperkuat kontribusi akuntan publik dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas sistem keuangan Indonesia. Ketua Umum IAPI, Tarkosunaryo, menilai keterlibatan akuntan publik dalam proses kepatuhan dan tata kelola syariah perlu semakin ditingkatkan.
“Peran akuntan publik diharapkan akan lebih aktif dalam proses dan kegiatan kepatuhan syariah dan tata kelola syariah. Akuntan Publik berperan penting dalam meningkatkan transparansi, akurasi dan akuntabilitas dalam system keuangan, berkontribusi aktif terhadap stabilitas ekonomi dengan menumbuhkan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan melalui layanan jasa profesional dan memastikan kepatuhan terhadap standar peraturan berdasarkan UU No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan publik.” tuturnya.
Penguatan kompetensi auditor syariah diharapkan dapat mendukung penerapan tata kelola yang lebih baik pada lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, profesi akuntan publik memiliki ruang kontribusi yang semakin besar dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap sistem keuangan syariah.
