Pemerintah Siapkan Subsidi supaya PLN Tak Boncos Beli Listrik Sampah
- Pemerintah siapkan subsidi agar PLN tidak rugi beli listrik sampah
- Subsidi untuk dorong investasi PLTSa dan anggap sampah bukan hanya isu komersial
- APBN akan menutup selisih harga agar PLN tak rugi, swasta tetap dibayar sesuai harga wajar
Jakarta, IDN Times - Pemerintah akan menghitung kebutuhan subsidi agar PT PLN (Persero) tidak menanggung kerugian dalam pembelian listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang tarifnya telah ditetapkan sekitar 20 sen dolar AS per kilowatt hour (kWh).
Perhitungan tersebut dilakukan dengan melihat kapasitas pembangkit yang tersedia, biaya pokok penyediaan (BPP) listrik PLN, serta selisih harga yang nantinya menjadi besaran subsidi.
"Ini untuk subsidi itu harus kita hitung lagi, berapa kapasitas yang tersedia, kemudian dari HPP PLN berapa, kemudian selisihnya itu akan dihitung sebagai subsidi," kata dia di JS Luwansa, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
1. Demi dorong investasi PLTSa
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menjelaskan, proyek waste to energy (WTE) merupakan terobosan baru yang sudah dilengkapi dengan kebijakan subsidi dari pemerintah.
Menurutnya, biaya produksi listrik dari sampah berada di kisaran 20 sen dolar AS per kWh, sementara sebelumnya listrik dari pembangkit tersebut hanya dibayar PLN sekitar 12–14 sen dolar AS per kWh.
Kondisi tersebut, kata Hashim, membuat selisih harga yang berpotensi merugikan investor swasta. Karena itu, pemerintah menetapkan dukungan subsidi agar proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) tetap menarik dan layak secara ekonomi.
"Nah ini salah satu terobosan lagi, ini hal baru, pemerintah sudah menetapkan subsidi bagi apa pelaku-pelaku yang masuk ke waste to energy," kata Hashim dalam ESG Sustainability Forum 2026 di Jakarta, Selasa (3/2/2026).
2. Sampah dinilai bukan sekadar isu komersial
Hashim juga menekankan, pengelolaan sampah melalui pembangkit listrik tidak bisa dilihat semata-mata dari sisi bisnis. Sampah disebut sebagai persoalan serius yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat.
"Kita sudah tahu di mana ada sampah, dampak terhadap manusia sangat-sangat negatif," ujar Hashim.
Atas dasar tersebut, pemerintah menilai proyek waste to energy memiliki unsur nonkomersial yang harus diperhitungkan dalam kebijakan energi nasional, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan isu kesehatan masyarakat sebagai prioritas.
3. APBN menutup selisih harga agar PLN tak rugi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan digunakan untuk menutup selisih biaya. Dengan skema itu, PLN dipastikan tidak menanggung kerugian, sementara pengembang swasta tetap menerima pembayaran listrik sesuai harga yang dinilai wajar.
"Nah APBN dipakai untuk menutup, PLN tidak akan rugi, swasta akan dibayar sesuai dengan harga yang wajar," ujar Hashim.
