Jakarta, IDN Times - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan bahwa pemerintah sudah memiliki daftar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara yang akan pensiun dini.
"Timeline penghapusan PLTU akan kita buat, menunya sudah ada, nanti dipilih mana-mana dulu yang paling applicable, paling implementable. Nanti jika sudah dipensiunkan akan diganti dengan pembangkit listrik dengan energi yang lebih bersih," kata Arifin dalam keterangan tertulis, Senin (20/2/2023).
Arifin menjelaskan, dalam menentukan PLTU yang akan dipensiunkan, pemerintah akan memilih wilayah yang produksi listriknya berlebih dan sudah tidak efisien, serta pembakaran yang sudah tidak sesuai spek awal.
"Nanti akan dipilih wilayah mana yang produksi listriknya yang berlebihan, unit yang sudah tidak efisien karena yang tidak efisien juga konsumsi bahan bakarnya pasti boros, kalau pembakarannya sudah tidak seperti awalnya otomatis energi yang dihasilkan juga tidak lagi seoptimal pada awalnya," ujarnya.
Arifin memastikan mempensiunkan PLTU dan menggantinya dengan pembangkit yang lebih ramah lingkungan tidak akan merugikan pemilik pembangkit. Sebab, prinsipnya aset PLTU tersebut akan dibeli kemudian dioperasikan dengan waktu yang lebih cepat untuk penghentiannya.
"Tidak akan merugikan pemilik PLTU karena nanti akan dihitung sebetulnya nilai asetnya itu berapa dan bagaimana kalau mempercepatnya, bukan menutupnya. Kita tidak bisa menutupnya. Misalnya, masih tersisa berapa tahun, misal 15 tahun, bisa dipercepat lagi tidak menjadi 3 tahun. Nah, ini 3 tahun itu kompensasinya apa, kita akan melihat nilainya saat ini berapa dan saat 3 tahun berapa. Jadi intinya harus ada keterbukaan berdasarkan best practice yang ada," jelasnya.
Arifin Tasrif telah meresmikan kantor sekretariat tim kerja Just Energy Transitions Partnership (JETP), yang siap bekerja merealisasikan kerja sama pendanaan transisi energi. Salah satu tugas Tim Kerja JETP dalam 6 bulan ke depan adalah menyelesaikan roadmap pensiun dini pembangkit listrik tenaga batubara.
Indonesia telah mendapatkan komitmen pendanaan sebesar 20 miliar dolar AS atau sekitar Rp302 triliun (kurs Rp15.100) dalam program JETP dari sejumlah negara maju. Pendanaan itu beragam bentuknya, dari hibah, pinjaman hingga bantuan. Mempensiunkan PLTU merupakan bagian dari program ini untuk menurunkan emisi.