Jakarta, IDN Times - Transaksi pengadaan barang pemerintah melalui katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) belum mencapai target.
Kepala LKPP, Hendrar Prihadi, mengatakan dari target transaksi Rp1.100 triliun, yang terealisasi baru Rp387 triliun, atau sekitar 35 persen.
"Dari rencana umum pengadaan sekitar Rp1.100 triliun, transaksinya baru sekitar Rp387 triliun," kata pria yang akrab disapa Hendi tersebut dikutip dari keterangan resmi, Kamis (3/8/2023).
Untuk mengejar target transaksi, dilakukan kegiatan temu bisnis dalam acara Indonesia Catalogue Expo dan Forum (ICEF). Temu bisnis itu mempertemukan user dengan penyedia barang dan jasa.
"Maka sisanya itu kita arahkan dalam kegiatan temu bisnis ini yang mempertemukan penyedia jasa dengan user, yaitu pemerintah," ucap Hendi.
Hendi mengatakan, kepada instansi pemerintah yang melakukan transaksi terbesar lewat e-katalog LKPP, diberikan penghargaan. Penghargaannya untuk kategori 'Nilai Transaksi E-Purchasing' Terbesar dan juga 'Persentase Transaksi E-Purchasing' Terbesar.
Hendi mengatakan, penghargaan itu diberikan untuk menggenjot metode e-purchasing dalam transaksi pengadaan melalui e-katalog.
Ada sebanyak 24 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) yang menerima penghargaan tersebut, di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Riau, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Medan, dan Kota Banjarbaru.
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menargetkan transaksi pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui e-katalog bisa tembus Rp500 triliun di 2023.
"Diharapkan melalui e-katalog akan dicapai nilai transaksi Rp 500 triliun," kata Sri Mulyani.