Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Selama 2022 Tembus 38 Kasus

26 Mei 2022, 11:00 WIB

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati (tengah) mengisi BBM ke kendaraan pelanggan di SPBU Coco Kuningan, Jakarta. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Jakarta, IDN Times - Kasus penyalahgunaan dan penimbunan solar bersubsidi di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada Mei (17/5/2022) lalu menjadi kasus ke-38 sepanjang 2022. Pertamina bekerja sama dengan Polri bakal menindak tegas oknum penimbun solar.

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, mengatakan secara nasional kasus penyelundupan BBM bersubsidi kerap terjadi di Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), Jawa Bagian Barat (JBB), Jawa Bagian Tengah (JBT), Jatimbalinus, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku-Papua.

"Pertamina mendukung langkah Polri untuk terus melanjutkan pengungkapan dan penangkapan setiap oknum yang melakukan tindakan penyelundupan BBM bersubsidi di manapun, di seluruh wilayah Indonesia," ujar Nicke, Kamis (26/5/2022).

1. Pertamina tak segan hukum SPBU

Ilustrasi pengisian BBM di SPBU. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

Nicke menambahkan, banyaknya kasus penyelundupan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi perlu dibarengi dengan regulasi yang lebih jelas dan penegakan hukum (law enforcement) yang kuat agar kasus serupa tidak terulang lagi.

Pertamina sendiri, imbuh Nicke, tidak akan mentolerir jika ada oknum SPBU yang melakukan tindakan melawan hukum, menyelundupkan BBM bersubsidi, seperti yang terjadi di salah satu SPBU di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dan Kabupaten Pangkal Pinang, Provinsi Bangka.

SPBU yang diketahui melanggar hukum diberikan sanksi pembinaan dalam bentuk penghentian pasokan pertalite selama 1 bulan karena terbukti menyalahgunakan BBM bersubsidi.

"Kami mengapresiasi serta mendukung penuh Polri yang telah melakukan penindakan terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi, sehingga BBM subsidi dapat dipergunakan semestinya oleh masyarakat yang berhak," kata Nicke.

2. BBM bersubsidi hak warga kurang mampu

ilustrasi. Para karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Sukoharjo, Jawa Tengah, pada 2019. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha

BBM bersubsidi, lanjut Nicke, merupakan hak masyarakat kurang mampu agar mendapatkan energi dengan harga terjangkau. Karena itu, setiap penyelewengan terhadap BBM bersubsidi merupakan tindakan kriminal melawan hukum dan pelakunya akan berhadapan dengan aparat penegak hukum.

“Di dalam BBM bersubsidi mengalir APBN yang harus kita kawal agar tidak diselewengkan,” ucap Nicke.

Bentuk penyelewengan BBM bersubsidi dilakukan dengan bermacam-macam modus. Ada modus pengisian berulang oleh mobil pelangsir dengan tangki modifikasi atau truk yang sudah dimodifikasi. Ada juga pembelian dengan jerigen, pembelian tanpa struk, pembelian melalui pihak ketiga dan lain sebagainya.

3. Penyalahgunaan BBM rugikan masyarakat

Ilustrasi BBM bersubsidi jenis solar yang ditimbun. (Dokumentasi Dit Reskrimsus Polda Aceh untuk IDN Times)

Dalam keterangan persnya pada konferensi pers bersama Kabareskrim Polri di Pati, Executive General Manager Jawa Bagian Tengah Pertamina Patra Niaga, Dwi Puja Ariestya, mengatakan bahwa penyalahgunaan dan penimbunan BBM bersubsidi merupakan tindak pidana karena sangat merugikan masyarakat dan negara.

“Adanya praktik penyalahgunaan semacam ini menimbulkan kerugian bagi masyarakat terutama para pengguna solar bersubsidi seperti angkutan umum dan nelayan yang haknya dirampas oleh oknum tidak bertanggung jawab, sehingga subsidi yang diberikan negara ini menjadi tidak tepat sasaran,” ujar Ari.

Langkah kepolisian sebagai pihak yang berwenang menindak oknum pelaku penyalahgunaan ini telah tepat, dan Pertamina Patra Niaga selaku operator yang ditugaskan negara dalam mendistribusikan BBM bersubsidi mendukung sepenuhnya upaya kepolisian dalam mengawal serta mengawasi jalannya pendistribusian BBM bersubsidi ini.