Perempuan Pelaku UMKM Didorong Aktif Ikut Pengadaan Barang Pemerintah

21 Agu 2024, 18:02 WIB

Trio Hamdani

Kepala LKPP Hendrar Prihadi. (Dok. LKPP)

Intinya sih...

LKPP mendorong pengusaha wanita aktif berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama melalui IWAPI.
Pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki potensi besar untuk mendorong UMKM di Indonesia agar naik kelas, dengan alokasi 40% untuk belanja produk dari UMKM dan koperasi.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mendorong pengusaha perempuan aktif berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menekankan pentingnya peran perempuan dalam menggerakkan aktivitas ekonomi di Indonesia, termasuk melalui organisasi seperti Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI).

Menurutnya, perempuan memiliki peran strategis dalam mendorong perubahan positif di Indonesia. Dia juga menekankan perempuan memainkan peran penting dalam menyukseskan gerakan Bangga Buatan Indonesia dengan meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal.

"Saya kira anak muda, warganet, dan wanita memiliki peran strategis dalam mendorong perubahan positif di Indonesia," kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu (21/8/2024).

1. Pengadaan barang/jasa pemerintah punya potensi besar

Ketua LKPP RI, Hendrar Prihadi dalam kegiatan sosialisasi ‘Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Kecil, Koperasi Melalui Katalog Elektronik’ di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, Jumat (26/4/2024). (dok.LKPP)

Hendrar menegaskan, aktivitas pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki potensi besar untuk mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKM) di Indonesia agar naik kelas. Pada 2023, dia menyebutkan total rencana umum pengadaan yang dicatatkan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia mencapai Rp1.226,2 triliun.

Dia juga menyebutkan Instruksi Presiden (Inpres) mengamanatkan agar 40 persen dari alokasi tersebut diperuntukan bagi belanja produk dari UMKM dan koperasi.

2. LKPP sebar informasi pengadaan ke para pelaku usaha

Kepala LKPP Hendrar Prihadi bersama Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI). (Dok. LKPP)

Melihat besarnya peluang ekonomi yang tersedia, Hendrar berharap anggota Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia dapat berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dia menyatakan fokus LKPP saat ini adalah memberikan informasi mengenai potensi besar dalam pasar pengadaan barang dan jasa. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Hendi dalam Rapat Kerja Daerah III IWAPI Jawa Tengah.

"Kami hari ini dari LKPP fokusnya adalah memberikan sebuah informasi tentang pasar yang besar sekali di proses pengadaan barang/jasa," tuturnya.

3. Pelaku usaha kecil dipastikan mendapatkan kemudahan

Ilustrasi UMKM (IDN Times/Rohmah Mustaurida)

Hendrar meyakinkan pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi dapat dengan mudah terlibat dalam aktivitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, asalkan mereka memenuhi syarat-syarat dasar seperti memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dia menambahkan, bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang produknya belum memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), mereka bisa menggunakan pernyataan mandiri atau self-declare.

"Contohnya jualan klepon masak produk impor kan nggak mungkin," ujarnya.