PLN telah mengeksekusi 22,57 gigawatt atau 43 persen proyek energi baru terbarukan dari total rencana 52,81 gigawatt dalam RUPTL 2025–2034 yang diawasi pemerintah.
Rincian proyek mencakup 30,2 GW tahap studi kelayakan, 16,5 GW proses pengadaan, 5,2 GW konstruksi, dan 0,78 GW sudah beroperasi; laporan perkembangan wajib disampaikan tiap dua minggu.
Selain menjalankan RUPTL berbasis EBT hingga 76 persen, PLN juga ditugaskan mengembangkan listrik desa serta PLTS sekitar 100 gigawatt dengan dukungan sistem penyimpanan energi baterai.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Is this "Intinya Sih" helpful?

Jakarta, IDN Times - PT PLN (Persero) mencatat 22,57 gigawatt atau 43 persen dari total pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sudah masuk tahap eksekusi hingga Mei 2026. Itu bagian dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 dengan total kapasitas 52,81 gigawatt (GW)

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan seluruh proyek tersebut berada dalam pemantauan pemerintah setelah adanya kesepakatan antara PLN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

"Jadi dari 52,8 sekian gigawatt itu 43 persennya itu pembangkit berbasis EBT ini sudah dalam proses dieksekusi," kata Darmawan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Kamis (4/6/2026).

1. Rincian perkembangan proyek EBT yang sedang dikerjakan

Petugas PLN di PLTA Jatigede, Sumedang. (IDN Times/Tino).

Dari total 52,81 gigawatt, sekitar 30,2 gigawatt masih berada pada tahap studi kelayakan. Sebanyak 16,5 gigawatt sudah masuk proses pengadaan, 5,2 gigawatt dalam tahap konstruksi, dan 0,78 gigawatt telah beroperasi atau masuk tahap commissioning.

PLN juga diminta melaporkan perkembangan proyek secara berkala setiap dua minggu sebagai bagian dari pengawasan.

"Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, apresiasi luar biasa dengan adanya penugasan dari pemerintah kepada PLN ini. Kami juga dimonitor dan diminta melaporkan dalam jadwal yang sangat ketat," ujar Darmawan.

2. PLN jalankan penugasan pemerintah

Potret PLTA Jatigede. (Dok. PLN).

Darmawan menjelaskan, PLN menjalankan penugasan pemerintah di sektor ketenagalistrikan yang merupakan turunan dari arahan Presiden Prabowo Subianto, kemudian diteruskan melalui Kementerian ESDM dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Dalam RUPTL 2025-2034, porsi pembangkit berbasis EBT disebut mencapai sekitar 76 persen, termasuk pengembangan Sistem Penyimpanan Energi Baterai atau Battery Energy Storage System (BESS).

"Ini adalah RUPTL 2025-2034 dan ini adalah Kepmen Menteri ESDM. Jadi ini dari penugasan dari Bapak Presiden, ke Pak Menteri ESDM, kemudian lewat Pak Dirjen Ketenagalistrikan, diturunkan ke kami," tuturnya.

3. Dapat tugas tambahan di program kelistrikan

Petugas PLN mengangkut panel surya yang digunakan untuk perangkat PLTS mikro yang disebut inovasi SuperSUN di Pulau Samalona, Kota Makassar. (IDN Times/Aan Pranata)

Selain RUPTL, PLN juga mendapat penugasan tambahan termasuk program listrik desa dan rencana pengembangan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga sekitar 100 gigawatt.

Pada tahap awal quick win, program yang disiapkan mencakup BESS sekitar 39 gigawatt hour dan 17 gigawatt peak untuk mempercepat pengurangan penggunaan bahan bakar minyak, memperbesar porsi energi domestik, serta mendorong transisi dari energi fosil ke energi terbarukan.

"Di sini penambahan juga untuk baik itu listrik desa maupun ada penugasan tambahan yaitu 100 gigawatt yang tadi sudah dipaparkan oleh Dirjen EBTKE. Kami siap menjalankan " kata Darmawan.