Ponakan Prabowo Calon Kuat Deputi Gubernur BI, Apa Kabar Independensi?
- Komisi XI DPR membantah kekhawatiran publik terkait independensi BI setelah pencalonan Thomas A M Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI.
- Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa hubungan keluarga dengan Presiden tidak berkaitan dengan independensi bank sentral.
- Thomas dinilai memiliki kompetensi dan rekam jejak yang memadai untuk menduduki jabatan strategis di Bank Indonesia.
Jakarta, IDN Times – Komisi XI buka suara soal kekhawatiran publik terkait potensi terganggunya independensi Bank Indonesia (BI) menyusul pencalonan Wakil Menteri Keuangan Thomas A M Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menegaskan hubungan keluarga dengan Presiden tidak berkaitan dengan independensi bank sentral. Oleh karena itu, ia meminta agar publik tidak membangun isu yang bersifat insinuatif dan berpotensi mengaburkan penilaian terhadap kapasitas kandidat.
“Tidak ada kaitannya dengan independensi. Jangan sampai urusan-urusan yang sifatnya insinuatif dijadikan isu untuk mendegradasi kemampuan Pak Tommy sendiri,” ujar Misbakhun saat ditemui di Gedung DPR, Senin (19/1/2025).
Menurutnya, Thomas memiliki kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi latar belakang pendidikan maupun pengalaman profesional. Ia menilai rekam jejak Thomas di pemerintahan dan dunia profesional menunjukkan kapasitas yang memadai untuk menduduki jabatan strategis di Bank Indonesia.
“Pak Tommy itu orang yang mempunyai kompetensi. Latar belakang pendidikannya memadai, pengalamannya juga memadai. Pernah menjadi Wakil Menteri Keuangan dan memiliki reputasi yang baik di bidang-bidang yang beliau tekuni,” katanya.
Misbakhun juga menambahkan faktor hubungan keluarga dengan Presiden tidak semestinya dijadikan alasan untuk meragukan independensi BI maupun kelayakan kandidat.
“Kalau soal hubungan dengan Presiden, jangan kemudian dijadikan alasan. Itu tidak relevan dengan penilaian kompetensi,” tegasnya.
Ia menekankan independensi Bank Indonesia dijamin oleh undang-undang serta mekanisme kelembagaan yang kuat, termasuk pengawasan DPR melalui proses fit and proper test yang berlangsung secara terbuka.
