Porsi Investasi di 2025 Dirancang Jauh Lampaui Konsumsi Pemerintah

29 Feb 2024, 15:13 WIB

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto (IDN Times/Triyan)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan kebutuhan investasi Indonesia meningkat pesat di 2025. Kebutuhan investasi tersebut ditarget meningkat hingga 6,6 persen dibandingkan target tahun ini yang tercatat sebesar Rp1.650 triliun.

"Kebutuhan investasi sangat besar dan ke depan investasi yang dibutuhkan sekitar Rp1.750 triliun,” katanya, Kamis (29/2/2024).

Hal itu pun memengaruhi porsi investasi dan konsumsi pemerintah dalam penganggaran tahun depan.

1. Porsi konsumsi pemerintah diarahkan hanya 15 persen

ilustrasi data analyst sedang fokus pada small details (unsplash.com/Scott Graham)

Nantinya, kata dia, porsi konsumsi pemerintah dalam anggaran 2025 diarahkan hanya sebesar 15 persen dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Dengan demikian, investasi sangat dibutuhkan untuk bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi.

"Seperti untuk 2025 nanti kita tahu anggaran kita terhadap PDB 15 persen, sehingga 85 persen ekonomi kita tidak tergantung pada APBN," jelas Airlangga.

2. Kinerja investasi dan perdagangan bakal naik

ilustrasi OECD (oecd.org)

Rencana bergabungnya Indonesia menjadi anggota OECD, kinerja investasi dan perdagangan akan meningkat. Pasalnya, Indonesia harus melakukan penyesuaian standar dan kebijakan yang berlaku di antara 38 negara anggota OECD.

"Indonesia sudah siap dalam melakukan reformasi struktural melalui omnibus law job creation dan ini mendapatkan apresiasi. Dampak positifnya investasi meningkat karena mereka melihat Indonesia semakin transparan dan regulasinya semakin jelas," ungkapnya.

3. Indonesia harus tingkatkan kecepatan skala ekonomi

ilustrasi pertumbuhan ekonomi (IDN Times/Aditya Pratama)

Menurut Airlangga, tantangan yang dihadapi saat ini adalah meningkatkan kecepatan dan skala transformasi ekonomi Indonesia untuk mencapai tujuan. Pendekatan baru diperlukan karena luasnya standar OECD, rekomendasi data, dan praktik kerjanya merupakan wilayah baru bagi sistem saat ini.

"Kami akan mulai memperkenalkan kementerian dan lembaga kami ke dalam Direktorat dan Komite Teknis OECD, karena akses awal terhadap data, keahlian, dan dialog OECD sangat penting bagi transformasi ekonomi kami," jelasnya.

Airlangga pun menyambut baik tawaran anggota OECD untuk memberikan pengarahan kepada para ahli di Indonesia terkait berbagi praktik terbaik dalam memenuhi persyaratan kebijakan dan legislatif OECD, dan menjajaki peluang untuk meningkatkan kerja sama.