Airlangga Sebut Indonesia Butuh 2-3 Tahun untuk Jadi Anggota OECD
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan langkah Indonesia untuk menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) masih membutuhkan waktu 2-3 tahun kedepan.
Meski demikian, seluruh anggota negara OECD menyambut baik pengajuan Indonesia untuk menjadi anggota organisasi internasional tersebut.
"Dan tentunya kita berharap proses menjadi anggota OECD ini bisa diselesaikan dalam waktu 2-3 tahun. Beberapa negara yang berpengalaman masuk dalam 3 tahun antara lain Chili, Estonia dan Slovakia dan Lituania, " katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu malam (28/2/2024).
1. Per 20 Februari OECD resmi memulai proses aksesi
Airlangga menjelaskan, pada 20 Februari lalu OECD secara resmi memutuskan untuk memulai proses aksesi keanggotaan Indonesia. Menurutnya, proses sampai dengan aksesi membutuhkan waktu 7 bulan, merupakan salah satu yang tercepat.
"Dan pentingnya keanggotaan Indonesia dalam aksesi OECD ini adalah karena ini akan melanjutkan proses reform struktural kemudian juga kebijakan dan regulasi dengan referensi yang banyak ataupun yang baik yang dimiliki oleh OECD," bebernya.
2. Bakal luncurkan peta jalan aksesi OECD
Langkah selanjutnya yang akan dilakukan pemerintah yakni meluncurkan Peta Jalan Aksesi OECD Indonesia dalam waktu dekat akan sejalan dengan agenda nasional.
"Mempersiapkan pemerintahan yang akan datang mengembangkan rencana pembangunan jangka menengah 2025-2029, dan menyelesaikan rencana pembangunan jangka panjang nasional Indonesia berikutnya 2025-2045," ungkap Airlangga.
Menurut Airlangga, Indonesia memiliki peluang untuk untuk memperkuat kebijakan dan perencanaan nasional guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan di 17 ribu pulau.
"Kami ingin memastikan tidak ada satu pun yang tertinggal," jelasnya.
3. Gugus tugas nasional akan kawal akses Indonesia
Untuk mengawal proses Indonesia menjadi anggota OECD, maka gugus tugas nasional akan mengawal aksesi, dengan target peluncuran roadmap tersebut pada Rapat Dewan Menteri 2024 yang dipimpin Jepang, pada 2-3 Mei 2024.
"Saya berharap dapat mengunjungi Paris untuk mendiskusikan persiapan kami dengan semua delegasi OECD. Kami akan mengumpulkan dunia usaha, akademisi, serikat pekerja, dan masyarakat sipil dalam lokakarya nasional untuk mempertimbangkan prioritas kebijakan dan legislatif serta memperkuat institusi," ungkapnya.
