PPh Ditanggung Pemerintah Diperluas ke Semua Sektor pada 2027

30 Sep 2026, 19:16 WIB

1 min read

Intinya Sih

Gini Kak

Pemerintah berencana melanjutkan fasilitas PPh 21 Ditanggung Pemerintah pada 2027 bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp10 juta.
Rencana perluasan kebijakan tersebut dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto, menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Fasilitas yang kini berlaku bagi sektor padat karya dan pariwisata akan mencakup seluruh sektor, dengan perkiraan penerima sekitar 7,5 juta pekerja.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Pemerintah akan melanjutkan kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP) pada 2027. Kebijakan tersebut menyasar pekerja dengan gaji di bawah Rp10 juta.

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan rencana tersebut dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.

PPh 21 DTP merupakan fasilitas ketika pajak penghasilan Pasal 21 pekerja ditanggung pemerintah. Dengan begitu, pajak yang seharusnya menjadi beban pekerja tidak dipotong dari penghasilan mereka sesuai ketentuan fasilitas.

"Terkait dengan pengurangan PPh yang diberikan Pasal 21, itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah Rp10 juta," kata Airlangga kepada jurnalis usai ratas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Airlangga mengatakan, kebijakan PPh 21 DTP yang saat ini berlaku untuk pekerja di sektor padat karya dan pariwisata akan diperluas pada tahun depan.

Rencananya, fasilitas tersebut diberikan kepada pekerja di seluruh sektor dengan gaji di bawah Rp10 juta. Pemerintah memperkirakan sekitar 7,5 juta pekerja akan menerima fasilitas tersebut.

"Ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan pariwisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah Rp10 juta," ujarnya.