5 Cara Menghitung PPh 23 biar Bisnismu Aman, Jangan Salah!

Pph Pasal 23 atau yang akrab disebut PPh 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan jasa selain yang sudah dipotong PPh Pasal 21. Jadi, kalau kamu punya CV atau PT yang menyediakan jasa desain, konsultan, atau katering, penghasilanmu dari klien badan usaha bakal dipotong pajak ini.

Pemotong pajaknya bukan kamu sendiri, melainkan pihak klien atau pembeli jasa yang berbentuk badan usaha resmi. Nantinya, mereka bakal memberikanmu bukti potong sebagai tanda kalau penghasilanmu sudah bersih dari kewajiban pajak yang satu ini.

Agar lebih mudah dipahami, PPh 23 ini seperti uang kas kelas yang dipotong otomatis sebelum jajanmu masuk ke dompet, jadi kamu gak perlu repot bayar sendiri ke bendahara. Bedanya, bukti potong ini berharga untuk dilampirkan pas kamu lapor SPT Tahunan nanti supaya gak ditagih pajak dua kali.

Nah, banyak pebisnis pemula yang suka panik duluan pas lihat tagihan invoice kurang dari nominal awal karena belum paham konsep dasar ini. 

Jika bicara soal besaran potongan, sebenarnya aturan negara sudah membagi persentasenya jadi dua kelompok besar yang super simpel. Kamu gak perlu jago matematika ala ilmuwan buat bisa menguasai konsep dasar perpajakan ini, kok. Cukup siapkan kalkulator di HP, dan kamu sudah bisa memprediksi berapa uang bersih yang bakal masuk ke rekening bisnismu.

Nah, biar gak penasaran lagi, yuk bedah satu per satu tarifnya supaya tagihan invoice kamu selalu presisi dan minim revisi.

Tarif sebesar 15 persen dari dasar pengenaan pajak bruto ini khusus buat kamu yang dapat penghasilan pasif seperti dividen, royalti, atau bunga. Selain itu, kalau bisnis kamu menang penghargaan atau undian yang ada hadiah uang tunainya, potongannya juga bakal masuk ke kategori yang lumayan besar ini. Jangan kaget, ya, kalau nominal potongan di angka ini terasa agak besar, karena memang sudah ketentuannya begitu dari pemerintah.

Nah, kalau tarif 2 persen ini sering digunakan para freelancer B2B dan penyedia jasa, mulai dari jasa teknik, konsultan, sampai katering. Kalau kamu menyewakan aset selain tanah dan bangunan seperti mobil operasional ke perusahaan lain, tarif kecil ini juga yang bakal dipakai untuk memotong penghasilanmu. Tarif ini pastinya jauh lebih ramah di kantong buat menjaga perputaran arus kas bisnismu sehari-hari.

Proses berjalannya pajak ini sebenarnya cukup terstruktur kalau kamu sudah paham alurnya dari awal sampai akhir. Pihak yang memotong PPh 23 wajib membuat dokumen bukti potong rangkap untuk diberikan kepadamu dan untuk arsip mereka sendiri.

Setelah itu, si pemotong harus menyetorkan uang pajak tersebut ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Gak berhenti di situ, mereka juga wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 23 paling lambat tanggal 20 di bulan yang sama.

Buat kamu yang jadi pihak terpotong alias penerima penghasilan, tugas utamanya cuma satu yaitu menyimpan bukti potong tersebut baik-baik. Jangan sampai dokumen penting ini terselip dan hilang, karena bakal jadi penyelamatmu saat lapor SPT Tahunan, lho. Kalau klien kamu lupa memberikan buktinya, jangan ragu buat menagih dengan ramah supaya administrasi bisnismu tetap rapi dan aman terkendali.

Biar semakin kebayang, mari simulasikan prosesnya dengan skenario pekerjaan sehari-hari yang mungkin sering kamu alami. Sebelum masuk ke angka, kamu wajib tahu dulu rumus dasar perhitungannya yang gampang banget, yaitu:

Sebagai contoh, agensi digital marketing kamu baru saja menyelesaikan proyek pembuatan kampanye media sosial untuk klien berbentuk PT dengan nilai kontrak bruto sebesar Rp10 juta. Karena ini masuk kategori jasa, maka tarif yang berlaku buat proyek kamu adalah 2 persen.

Jadi, perhitungannya adalah 2 persen x Rp10 juta = Rp200 ribu Angka Rp200 ribu inilah yang menjadi PPh 23 yang harus dipotong oleh klien. Hasilnya, klien cuma bakal transfer uang bersih ke rekening agensimu sebesar Rp9,8 juta setelah dikurangi beban pajak tersebut. Sisa Rp200 ribu tadi bakal disetorkan sama klienmu langsung ke kas negara, dan mereka wajib memberikan kamu dokumen bukti potong. 

Gampang dan gak butuh rumus aljabar yang bikin pusing, kan? Makanya, biasakan untuk selalu nego nilai kontrak bersih di awal supaya kamu gak kaget pas menerima pembayaran yang sudah dipotong pajak, kan.

Banyak orang yang masih sering tertukar antara PPh 23 dengan saudara-saudaranya, terutama PPh 21 dan PPh 4 ayat (2). PPh 21 itu fokusnya ke penghasilan yang diterima oleh orang pribadi, kayak gaji karyawan bulanan atau honor freelancer perorangan. Sementara itu, PPh 4 ayat (2) biasanya mengurus pajak yang sifatnya final, seperti sewa tanah atau sewa bangunan yang tarifnya beda sendiri. Nah, PPh 23 ini spesifik membidik penghasilan yang diterima oleh badan usaha atas jasa, sewa aset non-bangunan, dan imbalan hasil investasi.

Gampangnya, lihat saja bentuk subjek dan objek transaksinya biar kamu gak bingung lagi pas menentukan jenis pajaknya. Kalau kamu kerja sendirian pakai nama pribadi, kemungkinan besar kamu cuma berurusan sama PPh 21 yang udah biasa dipotong HRD. Namun, kalau kamu sudah bikin badan usaha resmi (kayak CV atau PT) dan memberikan tagihan atas nama perusahaan, bersiaplah buat akrab sama PPh 23 tiap bulannya. Intinya, kenali identitas bisnismu secara hukum biar kamu gak salah kaprah dan malah berdebat sama klien urusan potongan tagihan yang sepele.

Ternyata cara menghitung PPh 23 itu gak seseram bayangan awal, kan? Teruslah belajar merapikan administrasi keuangan supaya pelan-pelan kamu bisa jadi pebisnis yang mandiri dan profesional. Tetap semangat berkarya dan kembangkan terus usahamu sampai sukses besar, ya!