Prabowo Butuh 3 Juta Hektare Sawah Baru Buat Swasembada Pangan

05 Nov 2024, 19:05 WIB

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kantor Kementerian ATR/BPN. (IDN Times/Trio Hamdani)

Jakarta, IDN Times - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyampaikan untuk mencapai swasembada pangan, Indonesia diperkirakan membutuhkan sekitar 3 juta hektare sawah baru.

Estimasi tersebut masih berupa perhitungan kasar karena belum adanya penetapan Kawasan Pangan Pertanian Berkelanjutan (KP2B).

"Ini belum ada KP2B ya, baru estimasi kasar itu sekitar 3 juta hektare sawah baru," kata dia usai melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11/2024).

Kebutuhan sawah baru didasari pada kondisi sawah-sawah lama di Pulau Jawa yang banyak beralih fungsi menjadi kawasan pabrik, perumahan, sekolah, dan rumah sakit yang tujuannya juga baik.

1. Perlu tetapkan KP2B dan LP2B untuk ketahui kebutuhan pasti

Ilustrasi sawah dan perbukitan (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Nusron menekankan untuk mengetahui secara lebih akurat berapa hektare lahan yang dibutuhkan untuk mencapai swasembada pangan, langkah awal yang perlu dilakukan adalah menetapkan Kawasan Pangan Pertanian Berkelanjutan (KP2B).

"Kita perlu dulu namanya KP2B/kawasan pangan pertanian berkelanjutan. Nah itu dulu kita tetapin, kita susun," tuturnya.

Dia menjelaskan setelah KP2B ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menyusun Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) yang bertujuan untuk mendukung produktivitas pertanian serta memastikan keberlanjutan pasokan pangan di Indonesia.

2. Swasembada menjadi keharusan di tengah tantangan global

Presiden Prabowo Subianto Tinjau Area Lumbung Pangan di Merauke (dok. Sekretariat Presiden)

Menko IPK, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan fokus Indonesia untuk mencapai swasembada pangan bukan hanya soal target nasional, tetapi juga respons terhadap tuntutan global.

Di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu dan potensi konflik yang dapat mengganggu pasokan pangan dunia, ketergantungan pada komoditas impor menjadi risiko bagi pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

"Jadi 3 juta hektare yang tadi Pak Menteri sampaikan itu adalah kalkulasi yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia," paparnya.

Selain pembukaan lahan baru di berbagai daerah sebagai food estate, dia juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan revitalisasi lahan-lahan yang sudah ada untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan.

3. Pemerintah jaga keseimbangan lahan untuk sawah dan perumahan

Ilustrasi sawah (IDN Times/Wira Sanjiwani)

AHY menyampaikan upaya mencapai swasembada pangan memerlukan keseimbangan dalam pemanfaatan lahan. Menurutnya, di satu sisi, pemerintah menghadapi tantangan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan perumahan.

"Di satu sisi kita ingin membangun rumah, di satu sisi kita ingin mempertahankan lahan sawah," ujarnya.

Dia menegaskan tugas Kementerian ATR/BPN tidak mudah karena harus mampu menghadirkan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lahan pertanian, serta menjaga lingkungan agar tidak semuanya berubah menjadi kawasan beton.

"Ini juga menjadi tugas-tugas yang penting untuk dilakukan," tambahnya.