Prabowo Perintahkan TNI-Polri Sikat Ormas Ganggu Investasi
- Presiden Prabowo memerintahkan TNI-Polri untuk tindak ormas yang mengganggu investasi.
- Kementerian Tenaga Kerja akan laporkan ormas preman ke polisi karena mengganggu operasional pabrik.
Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan TNI-Polri untuk menindak ormas yang mengganggu investasi di Indonesia.
"Presiden perintahkan TNI-Polri untuk melihat seperti itu. Kita harus tindak hal semacam itu dan nanti dipelajari dengan baik. Pokoknya harus baik," ujar Luhut di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (19/3/2025).
1. Wamenaker bakal lapor polisi
Sebelumnya, Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) menegaskan bakal melaporkan ormas bergaya preman yang mengganggu operasional pabrik dan investasi di sejumlah kawasan industri ke polisi.
“Ini tidak bisa dibiarkan. Kami akan berkoordinasi dengan Polri. Masalah ini harus menjadi perhatian semua pihak,” kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan, dikutip, Jumat (14/2/2025).
2. Menghambat penyerapan tenaga kerja
Pria yang akrab disapa Noel tersebut menambahkan, jika pabrik terganggu dan rencana investasi gagal hanya karena pertimbangan ulah preman, maka bakal menghambat penyerapan tenaga kerja.
“Kalau lapangan kerja gagal tercipta, kan kita semua yang rugi,” kata dia
3. Noel siap temui Kapolri
Noel pun mengaku siap bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo guna membicarakan solusi terkait persoalan ormas tersebut. Menurut dia, persoalan ormas ini benar-benar terjadi mengingat banyak pihak yang mengeluhkannya sehingga perlu mendapat tindakan dari polisi.
"Saya akan menemui Kapolri, secara khusus membicarakan masalah ini. Saya yakin Polri akan memberi respon yang bisa menyelesaikan keluhan kawan-kawan pabrik di kawasan industri. Ini kan soal nasib bangsa,” tutur dia.
Noel juga menegaskan, negara harus hadir di tengah-tengah kawasan industri, yaitu berupa keamanan berinvestasi.
“Jika ada yang mengganggu penyerapan tenaga kerja, itu musuh rakyat, musuh bersama,” ujar dia.
