Prabowo Tunjuk AHY Pimpin Komite Kereta Cepat Whoosh, Ini Tugasnya
- Presiden Prabowo menunjuk Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung melalui Perpres Nomor 29 Tahun 2026.
- Komite bertugas menangani isu strategis proyek, termasuk mengatasi cost overrun dengan menyesuaikan porsi kepemilikan, pinjaman, dan dukungan pemerintah bila diperlukan.
- Menko IPK kini berperan mengoordinasikan pelaksanaan prasarana dan sarana kereta cepat, dengan aturan teknis lanjutan akan diatur lewat peraturan menteri terkait.
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono untuk memimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh.
Hal itu ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2026 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta Dan Bandung.
"Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung perlu melakukan penyesuaian susunan keanggotaan Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung dengan susunan keanggotaan serta tugas dan fungsi kementerian dan lembaga pada Kabinet Merah Putih," demikian dikutip dari Perpres 29/2026.
1. Susunan Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Perpres Nomor 29 Tahun 2026 mengatur pembentukan Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang bertugas menangani berbagai isu strategis terkait proyek tersebut. Dalam susunan baru, Menko IPK ditetapkan sebagai ketua komite, sementara posisi wakil ketua diisi Menteri Koordinator Perekonomian.
Komite juga beranggotakan Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Anggota lainnya adalah Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara, dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias Danantara.
2. Komite diberi tugas tangani persoalan cost overrun
Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung diberi kewenangan untuk menyepakati maupun menetapkan langkah yang diperlukan dalam mengatasi kewajiban perusahaan patungan apabila terjadi kenaikan atau perubahan biaya proyek atau cost overrun.
Langkah tersebut mencakup perubahan porsi kepemilikan perusahaan patungan maupun penyesuaian syarat serta jumlah pinjaman yang diterima perusahaan patungan.
Selain itu, komite juga berwenang menetapkan bentuk dukungan pemerintah yang dapat diberikan untuk mengatasi dampak cost overrun, termasuk rencana penyertaan modal negara kepada pimpinan konsorsium BUMN dan pemberian penjaminan pemerintah apabila diperlukan untuk pemenuhan modal proyek.
3. Menko Infrastruktur koordinasikan proyek kereta cepat
Perpres tersebut juga mengubah ketentuan Pasal 15 yang menetapkan Menko IPK sebagai pihak yang mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung.
Sementara itu, ketentuan lebih lanjut mengenai komite akan diatur melalui Peraturan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
