Presiden Prabowo mengungkap ada pihak yang menolak kebijakan B50 karena kehilangan komisi impor solar, padahal program ini mampu menghemat hingga Rp170 triliun bagi negara.
Prabowo menegaskan pemerintah berkomitmen memberantas korupsi dan kebocoran anggaran sebagai langkah penting menuju kemakmuran rakyat serta efisiensi penggunaan dana publik.
Program B50 diproyeksikan menyerap 2,1 juta tenaga kerja, membutuhkan hingga 18 juta kL biodiesel, dan mampu menekan emisi karbon dioksida sekitar 44,46 juta ton.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto mengatakan, ada pihak-pihak yang tidak mendukung kebijakan mandatori biodiesel B50 karena kepentingan impor solar. Penghentian impor solar membuat peluang memperoleh komisi dari kegiatan impor ikut hilang.

B50 adalah bahan bakar biodiesel campuran 50 persen bahan bakar nabati (BBN) berbasis sawit (FAME) dan 50 persen bahan bakar solar.

Prabowo menyebut, penghematan yang dihasilkan dari penghentian impor solar mencapai Rp170 triliun berkat program B50. Dia kemudian menyinggung besarnya nilai komisi yang bisa diperoleh jika impor tetap dilakukan.

"Pokoknya mereka enggak mau kita B50. Karena dia mau supaya impor. Dia mau impor-impor, di situ dia ambil komisi. Bayangkan, Rp170 triliun. Kalau komisinya 20 persen, berapa itu? Rp34 triliun dimakan hanya beberapa belas orang," katanya dalam peresmian sejumlah bendungan, Jumat (10/7/2026).

1. Prabowo ungkap awalnya banyak yang menentang B50

Peluncuran B50 di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026). (IDN Times/Lia Hutasoit)

Prabowo mengatakan, Indonesia menjadi negara pertama yang berhasil memproduksi solar berbahan baku nabati dari kelapa sawit melalui penerapan B50. Menurut dia, kebijakan tersebut menjadi langkah penting karena pemerintah mulai menghentikan impor solar dari luar negeri.

Namun, menurut Prabowo, sejak awal kebijakan itu mendapat penolakan dari sejumlah pihak yang meragukan implementasinya, mulai dari kemampuan teknologi hingga dukungan industri.

"Jadi ini prestasi. Kita negara pertama di dunia, satu, yang berani bikin B50. Dua, berhasil bikin B50. Dulu waktu kita mulai, waduh, banyak yang menentang," ujarnya.

2. Prabowo tegaskan korupsi dan kebocoran harus dihentikan

Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Program Mandatori Biodiesel B50 di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026). (IDN Times/Lia Hutasoit)

Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan, pemerintah berkomitmen mendorong kemakmuran rakyat melalui penghematan anggaran, peningkatan efisiensi, dan pemberantasan korupsi.

Menurut dia, upaya tersebut menjadi bagian dari mandat yang diberikan rakyat kepada pemerintah. Prabowo menegaskan Indonesia tidak akan mencapai kemakmuran apabila praktik korupsi dan kebocoran anggaran masih terus terjadi.

"Ini perjuangan kita untuk Indonesia makmur. Indonesia tidak mungkin makmur kalau korupsi masih merajalela. Indonesia tidak mungkin makmur kalau banyak kebocoran," paparnya.

3. Program B50 diproyeksi serap 2,1 juta tenaga kerja

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat peluncuran B50 di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026). (IDN Times/Lia Hutasoit)

Selain mengurangi ketergantungan pada impor solar, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan, implementasi program B50 juga diperkirakan mampu menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja.

Untuk mendukung pelaksanaannya, kebutuhan biodiesel diproyeksikan mencapai 16,7 juta hingga 18 juta kiloliter (kL). Sementara itu, kebutuhan crude palm oil (CPO) diperkirakan berada di kisaran 15,2 juta hingga 16,3 juta ton.

Dari sisi lingkungan, penggunaan B50 diperkirakan dapat menekan emisi karbon dioksida (CO2) hingga 44,46 juta ton. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan potensi penurunan emisi pada implementasi B40 yang mencapai 39,66 juta ton.