Prabowonomics: Jurus Prabowo Perkuat Industri Lokal dan Lapangan Kerja

Mari Elka menekankan pentingnya menjaga dan memperkuat industri nasional, termasuk industri hasil tembakau yang selama ini menjadi salah satu penyumbang devisa negara.

Ia mengingatkan agar pemerintah tidak justru memperlemah sektor strategis tersebut. Mari Elka menyinggung pengalamannya saat menghadapi tekanan Amerika Serikat yang membatasi ekspor produk tembakau Indonesia.

“Jadi dulu saya sebagai Mendag saya berantem sama Amerika karena dia melanggar azas yang paling fundamental di WTO, yaitu diskriminasi. Waktu itu Amerika melarang ekspor tembakau dari Indonesia dengan alasan kretek itu menciptakan rasa yang manis atau yang enak sehingga anak muda itu menjadi addicted kepada rokok,” cerita Mari Elka.

Menurutnya, kebijakan tersebut jelas diskriminatif karena hanya menyasar kretek, sementara produk menthol tetap diperbolehkan.

“Dia mengeluarkan aturan, tapi yang dibanned hanya kretek, menthol tidak dibanned, jadi kita bilang ini apa bedanya menthol sama kretek, sama-sama daun kok,” tuturnya.

Mari Elka menegaskan Indonesia akhirnya memenangkan sengketa karena tudingan tersebut tidak bisa dibuktikan.

“Buktikan bahwa cengkeh itu lebih membuat anak muda itu addicted dibanding dengan menthol, mereka tidak bisa buktikan, karena kan harus ada pembuktian setiap ada larangan. Akhirnya kita menang,” ujarnya.

Meski demikian, ia menyebut larangan tersebut tetap tidak dicabut sepenuhnya.

“Akhirnya kita bikin deal, kita dapat sesuatu. Tapi note, larangannya tidak dicabut,” beber dia.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyatakan penguatan industri lokal sejalan dengan prinsip Prabowonomics. Ia mencontohkan strategi China yang berhasil mendorong industri domestik menembus pasar global.

“Kalau industri rokok kita maju, tidak hanya pangsa pasar yang di Indonesia, tapi bisa Amerika Serikat, ke Australia, dan sebagainya, artinya apa, kita menjadi eksportir. Ngga cuma di dalam negeri, dan itu cara china bisa maju tumbuh ekonominya,” ujarnya.

Hikmahanto menilai penguatan industri hasil tembakau berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja.

“Jadi saya setuju, saya katakan Prabowonomics itu 100 persen saya setuju sebagai orang yang bukan ekonomi ya. Karena apa, ini yang membuka banyak lapangan pekerjaan,” ujarnya.

Ia mengingatkan agar kebijakan lintas kementerian tidak berjalan sendiri-sendiri, terutama yang berdampak pada penerimaan negara.

“Jangan kemudian kalau dari misalnya dari Kemenkes tanpa berkoordinasi dengan kementerian-kementerian lain, misalnya Kemenkeu, kalau misalnya oke rakyat hari ini ngga boleh lagi merokok. Selesai 300 triliun. Lapangan pekerjaan berapa yang hilang, enam juta. Orang tua yang single parent, yang biasa ngelinting rokok bisa nyekolahin anak, udah ngga bisa lagi. Gimana ceritanya,” paparnya.

Menurut Hikmahanto, kepentingan nasional harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan.

“Bukannya saya tidak setuju dengan intervensi asing, tapi tolong perhatikan konteks di Indonesia sekarang,” kata dia.

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat, menegaskan pentingnya keseriusan pemerintah dalam menjalankan Prabowonomics. Ia menilai komoditas lokal seperti tembakau dan sawit harus dikelola secara optimal melalui hilirisasi.

“Hilirisasi dari sektor agraria itu juga banyaknya luar biasa. Misalnya dari CPO aja tuh, itu bisa 100-an derivatif. Dari hasil laut, dari hortikultura apa itu, bikin bunga-bunga apa itu yang harganya berpuluh-puluh kali lipat,” lanjutnya.

Menurut Jumhur, potensi tersebut belum dimaksimalkan secara serius oleh negara.

“Kita kayaknya nggak serius nih ngembangin industri. Kalau kita serius aja itu udah bisa banyak banget lapangan pekerjaan di situ. Hilirisasi loh. Nah maksud saya Prabowonomics ya itu,” tuturnya.