Program Makan Siang Gratis Butuh Rp400 Triliun, Diambil dari Pajak

19 Des 2023, 14:14 WIB

Ilustrasi makan siang (IDN Times/Dwifantya Aquina)

Jakarta, IDN Times - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran mengungkapkan sumber pendanaan untuk menjalankan program makan siang gratis apabila Prabowo-Gibran menang Pemilihan Umum (pemilu) 2024.

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo mengatakan, ada beberapa sumber pendanaan yang sudah dibidik oleh tim Prabowo-Gibran untuk mendanai program-programnya apabila menjadi presiden dan wakil presiden di 2024.

Paling tidak, program makan siang gratis diproyeksikan membutuhkan anggaran Rp400 triliun.

"Yang pertama itu ada satu peraturan yang kita tinggal ubah satu pasal. Kalau itu kita ubah satu pasal, itu Rp104 triliun bisa kita rilis dari situ. Belum bisa saya share, karena siapa tahu itu nanti disampaikan Mas Gibran di debat. Tapi belum bisa saya share, tapi ada satu peraturan yang bisa diubah," kata Dradjad dalam diskusi yang diselenggarakan Greenpeace Indonesia, Selasa (19/12/2023).

1. Dana diperoleh dari setoran kasus hukum yang sudah inkrah

Ilustrasi hukum (IDN Times/Arief Rahmat)

Dia menjelaskan, ada beberapa kasus yang telah mendapatkan keputusan hukum tetap (inkrah), di mana ada dana yang seharusnya diterima oleh negara namun belum diterima. Jumlahnya signifikan, mencapai lebih dari Rp90 triliun.

Ada kemungkinan jumlah tersebut akan bertambah sehingga bisa menjadi sumber pendanaan untuk menjalankan program makan siang gratis maupun program-program lainnya.

"Itu cukup banyak, sudah inkrah, dana belum masuk. Waktu saya bertugas di satu lembaga itu jumlahnya Rp90 triliun lebih. Sekarang saya belum tahu, mungkin akan bertambah. Itu bisa kita gali," tutur Dradjad.

2. Dana diperoleh melalui perubahan sistem perpajakan

ilustrasi pajak (pexels.com/Karolina Grabowska)

Dradjad mengatakan, sumber pendanaan lainnya berasal dari pajak, melalui perubahan dalam sistem perpajakan, terutama terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dia belum mengungkapkan detailnya akan seperti apa. Tapi, ada beberapa aspek yang perlu direformasi.

"Rinciannya mungkin belum saatnya saya sampaikan. Tapi di rezim PPN kita itu beberapa hal perlu banyak kita rombak," ujarnya.

TKN Prabowo-Gibran juga memprioritaskan digitalisasi dari berbagai sektor ekstraktif. Itu merujuk pada industri atau kegiatan ekonomi yang terlibat dalam pengambilan atau ekstraksi sumber daya alam dari lingkungan, termasuk kegiatan seperti penambangan, penggalian minyak dan gas, pengelolaan hutan, dan sejenisnya.

Menurutnya, dalam proses digitalisasi, penting untuk memiliki rantai pengawasan (chain of custody) yang andal. Tanpa itu, akan sulit untuk secara efektif melacak dan mengejar PPN kepada sektor ekstraktif.

"Saya selalu sampaikan, tanpa chain of custody yang benar, susah kita ngejar PPN dengan baik. Nah, jadi chain of custody mudah-mudahan bisa menjadi kunci," sambungnya.

3. Pastikan Prabowo-Gibran siap untuk mendanai program pemerintahan

Calon Presiden RI, Prabowo Subianto, dan Calon Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. (IDN Times/TKN Prabowo-Gibran)

Bukan hanya untuk makan siang gratis, TKN Prabowo-Gibran pun sedang menyisir berbagai sumber penerimaan untuk sejumlah program, mulai dari ekonomi hijau, swasembada energi, hingga swasembada pangan.

"Jadi, bukan hanya Rp1.000 triliun lebih untuk ekonomi hijau, minimal Rp400 triliun untuk makan siang gratis. Kemudian kita juga ada beberapa ratus triliun untuk target kita swasembada energi dan swasembada pangan. Jadi memang ada kebutuhan dana yang sangat besar," sebutnya.

Pihaknya menyadari kebutuhan dalam menjalankan program-program tersebut sangat besar. Jadi, pihaknya akan mencari berbagai sumber pendanaan yang bisa dimanfaatkan.

"Masih ada beberapa lagi ya, sumber-sumber penerimaan. Target saya memang kita bisa minimal itu mengidentifikasi jumlah yang cukup untuk kemudian kalau Prabowo-Gibran diberi mandat oleh rakyat, diberi amanat nasional, ya nanti tahun 2025 kita sudah siap dengan budgeting-nya," tambah Dradjad.