Purbaya Sebut Iklim Investasi RI Berantakan, Begini Respons Rosan

02 Des 2025, 20:00 WIB

Ridwan Aji Pitoko

WhatsApp Image 2025-07-22 at 14.36.33.jpeg

Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Intinya sih...

Rosan menerapkan kebijakan baru untuk memperbaiki iklim investasi.
Purbaya menyebut iklim investasi di Indonesia berantakan dan kalah dari negara tetangga.
Purbaya menyoroti masalah perizinan yang belum selesai, menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani menanggapi pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa terkait iklim investasi di Indonesia yang disebutnya berantakan dan kalah dari negara-negara ASEAN.

Rosan mengatakan, pada dasarnya dia menerima setiap masukan yang datang termasuk dari Purbaya. Namun, Rosan menegaskan lebih senang berbicara soal data yang menunjukkan capaian investasi cenderung sesuai target.

Menurut data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, capaian investasi dari Januari-September 2025 telah mencapai Rp1.434 triliun atau 75 persen dari target pemerintah tahun ini yang sebesar Rp1.905 triliun.

"Ya semua masukan kan kita selalu terima ya, termasuk dari Menteri Keuangan juga, tapi kalau saya lebih suka bicara angka dan statistik. Kalau angka dan statistik, kami alhamdulillah, realisasi investasi Januari sampai September ini sesuai dengan target," kata Rosan kepada awak media di Kompleks Gedung DPR RI, Selasa (2/12/2025).

1. Rosan bisa keluarkan izin investasi tanpa menunggu kementerian lain

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani dalam paparan kinerja realisasi investasi kuartal III. (IDN Times/Triyan).

Perbaikan iklim investasi pun terus diperbaiki Rosan. Salah satunya lewat beleid baru, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025.

Aturan itu menjadi landasan Rosan dalam memberlakukan fiktif positif dalam perizinan investasi. Melalui fiktif positif, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bisa menerbitkan izin investasi secara otomatis ketika kementerian teknis lambat mengeluarkan izin sesuai tenggat waktu.

Rosan mengklaim, kebijakan tersebut mendapatkan respons positif dari investor-investor luar negeri.

"Kalau perizinan itu sudah masuk ke kami, dan kami memberikan kepada kementerian lain, ada 18 kementerian, dan sudah ada target jangka waktunya, atau service level agreement yang disepakati itu tidak ditepati, otomatis kami bisa mengeluarkan perizinannya," tutur Rosan.

2. Purbaya sebut iklim investasi RI berantakan

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Sebelumnya, Menkeu Purbaya mengungkapkan iklim investasi di Indonesia saat ini masih berantakan. Kondisi itu menyebabkan Indonesia kalah saing dalam menarik investasi, bahkan dari negara tetangga.

Menurut Purbaya, Indonesia kini tertinggal jauh dari negara-negara seperti Vietnam, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Dia mencontohkan kasus terbaru di mana perusahaan teknologi besar Nvidia lebih memilih berinvestasi di Johor, Malaysia, ketimbang Indonesia.

"Sekarang kita sama Vietnam kalah, sama Thailand kalah, sama Singapura kalah, sama Malaysia kalah dalam hal menarik investasi. Kemarin, Nvidia, baru pilih Johor dibanding Indonesia," katanya dalam Pembukaan Rapimnas 2025 Kadin Indonesia, Senin (1/12/2025).

3. Ekonomi Indonesia mestinya bisa tumbuh lebih cepat

ilustrasi pertumbuhan ekonomi (IDN Times/Aditya Pratama)

Meskipun pemerintah telah menerapkan sistem perizinan terpadu, Purbaya menyoroti masalah di lapangan tidak kunjung selesai. Jika masalah sudah tuntas, perekonomian Indonesia seharusnya sudah melaju pesat dan investasi bisa berjalan kencang.

"Iklim investasi kita masih berantakan. Betul kan? One single, one stop service, tapi gak kelar-kelar. Eh, boleh ngomong gini gak ya? Kalau nggak kita udah lari ekonominya, investasi udah ngebut," ujarnya.