Rekonstruksi Bencana Sumatra Tembus Rp70 T, Fiskal Tertekan
- Biaya rekonstruksi pascabencana di Sumatra diperkirakan mencapai Rp50 hingga Rp70 triliun, menekan ruang fiskal pemerintah tahun depan.
- Kerusakan terparah terjadi pada jalur distribusi logistik, fasilitas publik, dan permukiman warga yang memerlukan biaya pemulihan besar.
- Bencana alam di Sumatra berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 0,3 persen atau setara dengan Rp18,58 triliun pada kuartal IV-2025.
Jakarta, IDN Times – Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual memperkirakan kebutuhan dana rekonstruksi pascabencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra mencapai Rp50 hingga Rp70 triliun. Besarnya kebutuhan anggaran tersebut berpotensi menekan ruang fiskal pemerintah pada tahun depan.
David menegaskan, estimasi itu masih bersifat awal dan berpeluang meningkat. Pasalnya, bencana terjadi di tiga provinsi sekaligus. Curah hujan tinggi yang masih berlangsung turut memperparah kerusakan dan menghambat distribusi logistik.
“Kemungkinan biaya rekonstruksi (sekitar Rp50-70 triliun, bahkan bisa lebih besar karena bencana melanda tiga provinsi,” kata David dalam acara Bincang Bareng BCA, Senin (15/12/2025).
1. Kebutuhan biaya rekonstruksi diproyeksi lebih tinggi dari tsunami Aceh
David menilai kebutuhan dana rekonstruksi kali ini berpotensi melampaui skala rehabilitasi pascatsunami Aceh. Kerusakan terparah tercatat pada jalur distribusi logistik, fasilitas publik, serta permukiman warga yang memerlukan biaya pemulihan besar.
"Kebutuhannya mungkin sedikit lebih tinggi dibandingkan bencana (Tsunami Aceh) karena bencana terjadi pada 3 provinsi. (Kerusakan) paling parah terjadi di jalur distribusi logistiknya sih yang paling parah sama sarana-sarana sosial dan rumah masyarakat yang butuh biaya rekonstruksi yang besar," ujarnya.
Ia menjelaskan, saat ini fokus anggaran pemerintah masih tertuju pada penanganan darurat. Bantuan yang disalurkan mencakup kebutuhan dasar seperti pangan dan logistik untuk korban bencana. Sementara itu, alokasi khusus untuk rekonstruksi masih relatif terbatas.
“Dana untuk penanganan darurat sifatnya hanya sementara dan nilainya kecil. Padahal yang besar justru kebutuhan rekonstruksi,” beber dia.
2. Perlu penjelasan rinci soal realokasi anggaran 2026
Menurut David, pemerintah perlu menyiapkan skema penyesuaian atau realokasi anggaran pada 2026 untuk menutup kebutuhan pembiayaan rekonstruksi. Tanpa langkah tersebut, tekanan terhadap fiskal berisiko semakin besar, terutama jika belanja prioritas lain tetap dipertahankan.
“Perlu ada kajian ulang dari pemerintah terkait struktur anggaran tahun depan. Masyarakat di daerah terdampak saat ini membutuhkan pemulihan yang cepat dan menyeluruh,” katanya.
3. Bencana Sumatra diprediksi pangkas PDB nasional 0,3 persen
Selain berdampak pada fiskal, David memproyeksikan bencana alam di Sumatra berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 0,3 persen. Secara nominal, koreksi ini setara dengan Rp18,58 triliun pada kuartal IV-2025.
“Dampaknya sekitar 0,3 persen dari PDB. Penurunan ini terjadi akibat konsumsi yang menurun, produksi yang ikut terdampak, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya,” ujar David.
Data internal BCA menunjukkan, bencana alam menyebabkan penurunan signifikan pada belanja masyarakat di sejumlah provinsi. Di Sumatra Barat, belanja turun 25,53 persen atau sekitar Rp3,8 triliun. Sumatra Utara mencatat penurunan 22,31 persen atau setara Rp11,8 triliun. Sementara Aceh turun 23,92 persen atau sekitar Rp2,8 triliun.
Kontribusi ketiga provinsi tersebut terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional turut memengaruhi besarnya dampak ekonomi. Aceh menyumbang sekitar 1,16 persen PDB nasional, Sumatra Utara 4,85 persen, dan Sumatra Barat 1,49 persen pada kuartal III-2025
