Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bakal menyiapkan dukungan fiskal terhadap industri bauksit di dalam negeri, usai Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengumumkan keputusan menyetop ekspor bijih bauksit.
"Nanti kita akan hitung dari sisi investasi produksinya dan apa saja yang perlu untuk kita dukung melalui instrumen fiskal," kata Sri Mulyani ditemui di Gedung AA Maramis, Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (21/12/2022).
Pemerintah sendiri sudah mempunyai instrumen fiskal dalam rangka memberikan insentif kepada pelaku industri yang melakukan hilirisasi, salah satunya adalah industri yang terpusat di Morowali, Sulawesi Tengah.
"Kalau seperti yang disampaikan di Morowali, kalau dia termasuk industri prioritas nasional dan memang akan dikembangan, dia bisa masuk dalam kategori tax holiday dan tax allowance, itu sama seperti yang diterapkan di Morowali," tuturnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, jika hilirisasi pada komoditas bauksit berkembang maka akan terjadi nilai tambah di dalam negeri, sama seperti yang terjadi pada nikel.
"Logika untuk hilirisasi ini nanti akan diterapkan di mana Indonesia akan jadi tempat pengolahan dari bahan-bahan itu," tambahnya.
Pemerintah Indonesia pada Juni 2023 bakal memberlakukan pelarangan ekspor komoditas bijih bauksit. Langkah itu ditempuh setelah sebelumnya, Indonesia juga sudah melarang ekspor nikel dalam bentuk mentah sejak Januari 2020 lalu.
"Mulai Juni 2023, Pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian industri bauksit di dalam negeri," ungkap Presiden Joko "Jokowi" Widodo ketika memberikan keterangan pers dan dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu, (21/12/2022).