Wamenkeu Minta Pemda Sisihkan Uang Cadangan di 2022, Ada Apa?
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dalam konferensi pers UU HPP, Kamis (7/10/2021) - (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara menyatakan ada kemungkinan pemerintah tak lagi melakukan refocusing anggaran di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada 2022 nanti.
Oleh karena itu, Suahasil meminta kepada pemerintah daerah untuk mencadangkan anggaran di dalam APBD-nya sebagai langkah untuk menghadapi kemungkinan terjadinya lonjakan penularan COVID-19.
"Saya setuju sekali kalau nggak diperlukan refocusing, kita nggak usah refocusing, tapi kita minta setiap anggaran baik APBN maupun APBD untuk berjaga-jaga karena kan kesehatan yang utama," ujar Suahasil, dalam pidato pembukaan seminar Berita Satu Economic Outlook 2022, Senin (22/11/2021).
Baca Juga: Pengemplang Pajak Dapat Keringanan Sanksi, Sri Mulyani: Fair Dong!
1. Pemerintah pusat meminta pemda menyiagakan anggaran untuk menangani COVID-19
Ilustrasi petugas medis yang menangani COVID-19 (ANTARA FOTO/Basri Marzuki)Pada awal tahun ini Suahasil mengakui pemerintah pusat meminta pemda menyiagakan 8 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk penanganan COVID-19 dan sektor kesehatan lainnya.
"Ini di beberapa daerah sudah dipakai ketika menangani kemarin varian delta dan kita bersyukur pemda tidak ragu menggunakan delapan persen tersebut untuk penanganan kesehatan," kata dia.
Baca Juga: Jeratan Pinjaman Online Ilegal: Salah Pemerintah atau Masyarakat?
2. Pemerintah pusat lakukan refocusing anggaran empat kali
Ilustrasi APBN. (IDN Times/Aditya Pratama)Terkait hal tersebut, Suahasil juga menyatakan pemerintah pusat telah melakukan refocusing APBN 2021 sebanyak empat kali sepanjang tahun ini.
Refocusing dilakukan sebagai langkah untuk menghadapi pandemik COVID-19 yang mencapai puncaknya pada beberapa bulan lalu.
Editor’s picks
"Kalau di pusat sendiri itu saya mencatat empat kali melakukan refocusing dan ini diumumkan bukan dalam konteks potong-potong anggaran, tapi geser-geser saja sampai mungkin sekitar dua bulan lalu di akhir periode varian delta," ucap Suahasil.
3. Sri Mulyani hapus sejumlah anggaran tidak penting untuk penanganan pandemik COVID-19
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (23/3/2021) (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)Refocusing yang dilakukan pemerintah salah satunya adalah dengan menghapus anggaran-anggaran tidak penting untuk dialihkan ke penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi.
"Untuk menambah anggaran, maka dibutuhkan refocusing yang kedua di dalam rangka kita untuk bisa membiayai kebutuhan di bidang kesehatan yang meningkat sangat tinggi, bantuan sosial, dan dukungan lain kepada masyarakat," ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers pasca-Sidang Kabinet Paripurna, Senin (5/7/2021).
ri Mulyani menambahkan bahwa di dalam Sidang Kabinet Paripurna telah disepakati refocusing anggaran untuk membiayai penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi adalah Rp26,2 triliun.
"Di dalam sidang kabinet ini telah disepakati akan ada refocusing tahap selanjutnya untuk membiayai sebesar Rp26,2 triliun plus Rp6 triliun yang berasal dari Transfer Keuangan Dana Desa," ucapnya.
Anggaran tersebut, lanjut Sri Mulyani, bakal dipakai untuk biaya belanja Kementerian/Lembaga (K/L) penanganan COVID-19, baik itu vaksinasi, testing, tracing, dan perawatan pasien serta tenaga kesehatan.
Kendati demikian, Sri Mulyani memastikan bahwa refocusing tersebut tidak akan mengganggu belanja K/L karena biaya untuk belanja K/L sendiri sudah diamankan.
Berbagai macam jenis belanja mulai dari operasional, multiyears contract, penanganan bencana, pemulihan ekonomi, dan penanganan COVID-19 dipastikan Sri Mulyani tidak akan terkena refocusing.
Yang terkena refocusing adalah belanja honorarium, belanja perjalanan dinas, paket meeting, belanja jasa, bantuan pembangunan gedung, pengadaan kendaraan, kemudian anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakkan dan tidak mungkin akan selesai pada tahun ini.
"Ini yang akan dilakukan prioritas kembali dan akan disalurkan untuk belanja penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi," tutur dia.
Baca Juga: Sri Mulyani Soal KTP Jadi NPWP: Gak Punya Pendapatan, Gak Bayar Pajak!
Berita Terkini Lainnya
