Rupiah Anjlok, DPR: Pengrajin Tahu Kelabakan, Inflasi Impor kian Nyata
- Nilai tukar rupiah melemah hingga Rp17.600 per dolar AS, memicu lonjakan biaya produksi dan tekanan inflasi impor yang dirasakan langsung oleh pengrajin tahu dan tempe.
- Erik Hermawan mendorong pemerintah mengaktifkan Bond Stabilization Fund (BSF) serta menyalurkan subsidi logistik pangan untuk menjaga stabilitas pasar dan daya beli masyarakat.
- DPR menekankan pentingnya pengawasan rantai pasok impor serta efektivitas APBN 2026 agar tetap berfungsi sebagai penyangga ekonomi di tengah depresiasi rupiah berkepanjangan.
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi XI DPR RI, Erik Hermawan mencermati lonjakan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) yang menembus level psikologis baru sebesar Rp17.600 per Jumat (15/05/2026). Ia mendorong pemerintah dan otoritas moneter segera memperkuat bauran kebijakan sebagai langkah kontigensi untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan daya beli masyarakat.
Erik menilai, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dipicu oleh dtekanan ganda (double hit), yakni eskalasi geopolitik global di Timur Tengah yang memicu capital outflow (faktor eksternal), serta persepsi risiko fiskal ke depan (faktor domestik).
"Mengingat struktur industri nasional yang masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor mencapai 70 persen di sektor kimia, tekstil, elektronik, hingga farmasi depresiasi ini dipastikan akan mendongkrak biaya produksi (cost of production)," kata Erik kepada wartawan, Minggu (17/5/2026).
1. Pengrajin tempe dan tahu kelabakan hadapi pelemahan rupiah
Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini menjelaskan adanya dampak langsung pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Menurut Erik, Indonesia tengah menghadapi ancaman inflasi barang impor yang nyata.
Pelemahan rupiah juga akan menyasar masyarakat di tingkat akar rumput, perajin komoditas tahu dan tempe mulai kelabakan menyiasati harga kedelai domestik yang melambung jauh di atas harga internasional.
"Ketika biaya modal dan bahan baku melonjak akibat melemahnya Rupiah, produsen dihadapkan pada pilihan sulit: mengikis margin keuntungan atau membebankan biaya tersebut kepada konsumen melalui kenaikan harga," kata dia.
2. Dorong pemerintah keluarkan BSF untuk redam gejolak pasar obligasi
Lebih jauh, Erik turut mengapresiasi tujuh langkah taktis yang telah disiapkan oleh Bank Indonesia (BI), termasuk intervensi pasar valas dan pengetatan likuiditas dolar. Namun, ia menggarisbawahi, stabilitas nilai tukar tidak bisa hanya bertumpu pada instrumen moneter semata.
"Diperlukan sinergi fiskal yang agresif dari Kementerian Keuangan untuk menjaga kesinambungan jangka pendek," kata dia.
Oleh sebab itu, Erik mendorong pemerintah segera mengaktifkan mekanisme Bond Stabilization Fund (BSF) secara akuntabel demi meredam gejolak di pasar Surat Berharga Negara (SBN). Selain itu, ia juga mendesak pemanfaatan pos anggaran darurat atau situasi tidak terduga untuk merealisasikan subsidi ongkos logistik dan distribusi pangan, terutama pada komoditas pokok yang harga ecerannya mulai melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
3. APBN 2026 tetap harus bekerja efektif di situasi sekarang
Di sisi lain, Erik juga menyoroti adanya anomali asimetri harga pada tata niaga komoditas impor seperti kedelai. Berdasarkan kajian ekonomi, terdapat jeda waktu (time lag) dan distorsi pasar yang membuat harga domestik tetap tinggi meskipun harga komoditas global sedang turun.
Oleh karena itu, Erik meminta kementerian terkait bersama lembaga pengawas untuk meningkatkan penetrasi pengawasan terhadap rantai pasok impor agar tidak terjadi praktik asimetri informasi yang merugikan pelaku usaha kecil dan UMKM. Ia juga mendorong pemerintah untuk tetap menjaga ruang fiskal yang sehat.
Menurut dia, semua buaran kebijakan ini diperlukan agar APBN tetap mampu berfungsi efektif sebagai peredam kejut (shock absorber) demi mencegah terjadinya rasionalisasi tenaga kerja atau pelemahan daya beli masyarakat akibat depresiasi yang berkepanjangan.
"Respons kebijakan fiskal kita harus adaptif, cermat, dan terukur. Di tengah postur belanja APBN 2026 yang diakomodasikan untuk berbagai kementerian/lembaga strategis seperti Kementerian Pertahanan, Polri, hingga Kementerian Pekerjaan Umum pemerintah wajib menjaga ruang fiskal (fiscal space) yang sehat," kata dia.
![[QUIZ] Dari Zodiakmu, Ini Ide Bisnis yang Cocok Untukmu (Part 1)](https://image.idntimes.com/post/20240308/2150354467-0e529929d1bb3576b4087c8f48db7043.jpg)
