Didik Rachbini Ungkap Tantangan Ekonomi yang Diwarisi ke Prabowo
- Didik J Rachbini menilai kemajuan ekonomi Indonesia sejak 1998 belum membuat kesejahteraan masyarakat adil dan setara dengan negara lain.
- Jumlah kelas menengah tercatat turun dari sekitar 60 juta orang pada 2018 menjadi sekitar 52 juta orang pada 2023.
- Didik menilai penguatan sektor luar negeri dan perdagangan internasional diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 6-7 persen.
Jakarta, IDN Times - Ekonom INDEF sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini menilai Indonesia telah mencatat kemajuan ekonomi sejak krisis 1998. Namun, menurutnya, kemajuan tersebut belum membuat kesejahteraan masyarakat lebih adil dan setara dengan negara lain.
Dia mengatakan, tujuan Indonesia berdiri, sebagaimana tercantum dalam konstitusi, adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut dinilai sejalan dengan tema HUT ke-81 RI, yakni "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur", yang membawa filosofi kolektivitas, sinergi, dan pertumbuhan.
"Sudah ada kemajuan yang berarti dalam mencapai tujuan kesejahteraan umum tetapi masih jauh dari adil dan setara dengan negara-negara lain," kata Didik dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/8/2026).
Didik mengingatkan perekonomian Indonesia sempat terpuruk pada 1998 dengan pendapatan sekitar 455 dolar AS per kapita. Kondisi tersebut kemudian berangsur pulih setelah transisi pemerintahan oleh Presiden BJ Habibie.
Menurutnya, nilai tukar rupiah yang sempat berada di kisaran Rp16.400 per dolar AS dapat distabilkan hingga sekitar Rp6.500 per dolar AS. Pada periode tersebut, pemerintah juga menerbitkan aturan mengenai independensi Bank Indonesia dan larangan praktik monopoli.
Selain itu, era Reformasi membuka ruang demokrasi, kebebasan pers berkembang, dan tahanan politik dibebaskan. Kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Presiden Megawati Soekarnoputri juga dinilai memberi kontribusi terhadap perkembangan ekonomi Indonesia.
Indonesia kemudian tumbuh menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia dan bergabung dalam kelompok G20 dengan pendapatan per kapita sekitar 5 ribu dolar AS.
1. Kelas menengah Indonesia menyusut
Ilustrasi grafik turun (IDN Times/Arief Rahmat) Didik mengatakan, di balik kemajuan tersebut, posisi Indonesia masih tertinggal dari negara yang berkembang dalam beberapa dekade terakhir. Dia mencontohkan Korea Selatan yang pada 1960-an memiliki tingkat pendapatan per kapita yang tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Namun, setelah sekitar lima dekade, pendapatan per kapita Korea Selatan telah mencapai sekitar 36 ribu dolar AS, atau sekitar tujuh kali lipat dibandingkan Indonesia yang berada di kisaran 5 ribu dolar AS.
"Selain, perkembangan lambat dan belum setara dengan negara lain, kini selama 5 tahun terakhir ini terjadi penurunan kelas menengah, yang merupakan tulang punggung ekonomi," ujar dia.
Menurut studi LPEM FEB UI, sekitar 8,5 juta orang keluar dari kelompok kelas menengah. LPEM FEB UI mencatat jumlah kelas menengah pada 2018 mencapai sekitar 60 juta orang atau 23 persen dari populasi. Angka tersebut turun menjadi sekitar 52 juta orang atau 18,8 persen pada 2023.
"Ini artinya turun kelas dan semakin miskin. Masa kepemimpinan Jokowi lebih banyak akarobat politik daripada membangun strategi dan kebijakan ekonomi," tuturnya.
2. Prabowo warisi penurunan kesejahteraan
Sidang Kabinet Paripurna Taklimat Presiden (dok. Kemenpan RB) Menurut Didik, Presiden Prabowo Subianto mewarisi kondisi ketika sebagian masyarakat yang sebelumnya telah naik kelas justru kembali mengalami penurunan kesejahteraan. Kondisi itu terjadi ketika pertumbuhan ekonomi hanya bergerak di kisaran 5 persen.
Pertumbuhan tersebut, menurutnya, juga ditopang perkembangan kelompok masyarakat atas. Sementara itu, tabungan kelompok masyarakat bawah terus tergerus.
Didik mencontohkan, jumlah rekening dengan saldo Rp100 juta ke bawah yang meningkat dari sekitar 292 juta rekening pada 2019 dengan rata-rata saldo Rp2,9 juta per rekening menjadi sekitar 666 juta rekening dengan rata-rata saldo Rp2,7 juta per rekening.
Sebaliknya, jumlah rekening dengan saldo di atas Rp5 miliar meningkat dari sekitar 8.500 rekening menjadi 129 ribu rekening. Rata-rata saldonya juga naik dari sekitar Rp24 miliar menjadi Rp35 miliar per rekening.
"Meskipun selama kemerdekaan ini cukup banyak kemajuan, namun Presiden Prabowo berdiri sebagai pemimpin dalam kondisi tidak ideal," kata Didik.
Menurut dia, kondisi kelas menengah yang melemah dan tabungan masyarakat yang tergerus membuat daya tahan rumah tangga menghadapi guncangan ekonomi ikut menurun. Masyarakat dapat menunda pembelian barang tahan lama serta mengurangi investasi untuk pendidikan dan kesehatan keluarga.
Persoalan ekonomi tersebut juga dapat memunculkan kecemasan terkait masa depan pekerjaan dan pendapatan. Dalam ekonomi perilaku, menurutnya, hilangnya rasa aman dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemerintah dan kebijakan.
"Kondisi ini mesti menjadi perhatian karena akan merupakan sumber destabilisasi ekonomi dan sosial politik," ujarnya.
3. Didik dorong ekonomi lebih berorientasi ekspor
Ilustrasi ekspor (pexels.com/Wolfgang Weiser) Dengan kondisi tersebut, Didik melihat Presiden Prabowo berusaha mengubah arah kebijakan dengan memperbesar peran negara dibandingkan pengembangan sektor swasta dan pasar. Dia menilai, Prabowo berulang kali menyampaikan pandangan bahwa perekonomian Indonesia dikuasai konglomerasi dan kredit perbankan lebih banyak mengalir kepada pengusaha besar.
"Karena itu, struktur ekonomi ini harus ditransformasikan dari struktur ekonomi segitiga yang berpucuk ke atas menjadi struktur ekonomi belah ketupat, di mana porsi tengah dan kelas menengahnya kuat," ucapnya.
Namun, menurut Didik, perubahan struktur ekonomi tidak cukup dilakukan melalui kebijakan yang hanya berorientasi ke dalam dan mengandalkan sumber daya alam. Dia menilai, kebijakan ekonomi juga harus berorientasi keluar dengan memperkuat sektor luar negeri.
"Ekonomi nasional justru akan kuat jika jaringan ke luar atau ekonomi sektor luar negeri kuat sehingga bersaing di pasar internasional dengan perolehan devisa yang besar," kata Didik.
Didik menilai, Indonesia masih tertinggal dari Vietnam dalam perdagangan luar negeri. Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu dikejar Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 6-7 persen.
