RUPS BUMN Non-Tbk Ditunda, Istana Sebut karena Proses Pembenahan

09 Mei 2025, 14:54 WIB

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Jakarta, IDN Times - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menyatakan penundaan rapat umum pemegang saham (RUPS) dan aksi korporasi di BUMN merupakan bagian dari proses pembenahan.

Dia menjelaskan pembenahan tersebut saat ini tengah berlangsung di bawah koordinasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

"Itu kan sebenarnya begini, substansinya itu adalah saat ini kan sedang proses pembenahan seluruh BUMN kita di bawah koordinasi Danantara, kan begitu," kata dia kepada jurnalis di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/5/2025).

1. Penundaan dilakukan karena sedang proses pembenahan

Kantor pusat Kementerian BUMN. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Prasetyo menyebut, jika dalam proses pembenahan terdapat kegiatan rutin di BUMN yang dapat ditunda, hal itu dinilai sebagai langkah yang wajar. Itu dilakukan seiring dengan evaluasi paralel yang sedang dijalankan Danantara.

"Jadi kalau ada di dalam prosesnya itu sesuatu yang misalnya hal-hal rutinitas di BUMN yang sekiranya bisa ditunda karena proses paralel pembenahan ini, ya itu wajar-wajar saja," ujarnya.

2. RUPS ditunda untuk hindari pengulangan proses pembenahan

Kantor Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Prasetyo menjelaskan, jika RUPS tetap digelar sebelum proses evaluasi Danantara rampung, dikhawatirkan hasilnya tidak sejalan dengan arah pembenahan, sehingga terjadi pengulangan proses pembenahan.

"Kalau proses evaluasi, pembenahan di Danantara ini belum selesai, sementara sudah RUPS nanti sudah terpilih, nanti kan harus dibenah lagi. Kira-kira begitu lho semangatnya seperti itu," ujarnya.

3. Prabowo minta yang dipilih sosok-sosok dengan kapasitas terbaik

Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung di Istana Negara pada Senin (5/5), Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintahan Kabinet Merah Putih telah menunjukkan hasil nyata dalam 6 bulan pertama masa kerja. (Dok. Tim Komunikasi Prabowo)

Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Perkasa Roeslani sebelumnya telah bersuara atas instruksi penundaan RUPS dan aksi korporasi untuk BUMN non-Tbk.

Dia menyatakan, kebijakan tersebut diambil guna memastikan proses pemilihan jajaran direksi dan keputusan strategis lainnya dilakukan berdasarkan prinsip meritokrasi.

Rosan menekankan kandidat yang dipilih harus merupakan sumber daya manusia terbaik dan berintegritas tinggi, sebagaimana arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Iya karena memang kita kembali lagi yang dipilih ini mesti yang kalau Bapak bilang itu yang best brain, best talent yang ada yang berdasarkan meritokrasi ya. Jadi yang berdasarkan yang terbaik," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).