Saat Fiskal Tertekan, Pemda Harap Industri Tembakau Tak Dimatikan

Emil menilai keterlibatan pemerintah pusat dalam pembangunan daerah bukan sesuatu yang baru. Namun, sebelumnya sekat pengelolaan anggaran dinilai cukup kaku sehingga membatasi ruang improvisasi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan.

"Dulu itu sekat-sekatnya tuh sangat kaku. Kalau pemerintah pusat mau mendanai jalan daerah, yang melaksanakan itu harus pemerintah daerah. Kalau mau kasih duitnya melalui apa? Namanya DAK, Dana Alokasi Khusus. Itu project spesifik, duitnya nggak bisa dibelok-belokin ke mana,” ujar Emil.

Menurutnya, pemerintah terus mengevaluasi pola tersebut, salah satunya melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) yang ditujukan untuk mempercepat penanganan infrastruktur di daerah.

Emil juga menyebut pemerintah pusat masih membuka ruang untuk menyesuaikan alokasi anggaran sesuai kebutuhan daerah. Salah satunya melalui tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) maupun penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH).

"Ada transfer yang diberikan dalam tambahan DAU (Dana Alokasi Umum) atau kurang salur itu disalurkanlah untuk yang DBH (Dana Bagi Hasil)," tuturnya.

Emil mengaku mengapresiasi pemerintah pusat yang mau mendengarkan masukan daerah mengenai masa depan komoditas tembakau. Ia mencontohkan kedatangan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ke Surabaya yang menurutnya tidak membahas upaya mematikan industri tembakau.

“Pak Purbaya waktu itu datang khusus ke Surabaya bukan bicara how to shut this down (industri tembakau) tetapi bagaimana supaya lebih maksimal lagi sektor ini dalam memberikan sumbangan terhadap pembangunan melalui tata kelola cukai yang lebih,” ungkapnya.

Emil menegaskan tembakau memiliki kontribusi signifikan terhadap struktur ekonomi Jawa Timur. Ia menyebut sektor industri menyumbang sekitar 30 persen perekonomian Jawa Timur, perdagangan 18 persen, sedangkan pertanian 12 persen. Di sektor pertanian terdapat komoditas tembakau, sementara pada sektor industri, tembakau menjadi salah satu industri besar setelah makanan dan minuman.

"Dan sampai hari ini ya memang pelaku baik itu petani tembakau sampai ke industri olahan tembakau itu besar, jadi total sumbangsih perekonomian di Jawa Timur itu 30 persennya industri. Habis itu 18 persen perdagangan, 12 persen pertanian. Nah 12 persen pertanian di dalamnya ada tembakau. Tapi di industri yang sepertiga dari ekonomi Jawa Timur nomor satu itu makanan minuman, nomor dua dan dia besar itu adalah tembakau," beber Emil.

Ia juga mengingatkan kebijakan pembatasan rokok yang terlalu ketat berpotensi mendorong berkembangnya produk ilegal. Karena itu, menurutnya, diperlukan kebijakan yang tetap memperhatikan aspek kesehatan tanpa menghilangkan mata pencaharian masyarakat.

"Justru kalau kerannya tetap dibuka bisa meminimalisir," ujarnya.

Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengatakan dinamika pembagian anggaran antara pemerintah pusat dan daerah merupakan hal yang wajar dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Meski demikian, ia mengakui pemangkasan anggaran sempat menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam memenuhi janji politiknya.

Menurut Rio, pemerintah pusat kemudian mengalokasikan kembali anggaran melalui sejumlah program sektoral, termasuk pembangunan infrastruktur desa dan sektor pertanian.

Di tengah efisiensi anggaran, ia menyebut indikator ekonomi Situbondo masih menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi meningkat dan angka kemiskinan mengalami penurunan.

"Pertumbuhan ekonomi di Situbondo tumbuh. Angka kemiskinan turun. Indikator makro ekonomi positif," jelas Rio.

Namun, Rio menyoroti persoalan lain yang tak kalah penting, yakni keberlanjutan ekosistem industri tembakau. Menurutnya, sebagian masyarakat Situbondo masih menggantungkan mata pencaharian pada komoditas tersebut.

"Rentang ekonomi masyarakat masih sangat bergantung kepada tembakau, ya posisi saya jelas, saya akan membela rakyat saya untuk pekerjaan itu," tegasnya.

Rio mengatakan keberadaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, mulai dari fasilitas kesehatan hingga infrastruktur.