Sah, Meterai Rp10 Ribu Mulai Berlaku Januari 2021

03 Sep 2020, 19:40 WIB

Ilustrasi Meterai (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bea meterai Rp10 ribu mulai berlaku Januari 2021. Bea meterai Rp10 resmi menggantikan bea meterai yang sebelumnya Rp3 ribu dan Rp6 ribu.

Pembahasan mengenai bea meterai ini sudah selesai dibahas oleh Panja DPR RI sejak Senin, 31 Agustus hingga Selasa, 1 September 2020. Nantinya RUU ini akan dibawa untuk disahkan dalam rapat paripurna DPR RI.

"UU ini akan berlaku mulai 1 Januari 2021, jadi tidak berlaku secara langsung pada saat diundangkan," kata Sri Mulyani dalam raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis (3/9/2020).

1. Dokumen yang tidak perlu meterai Rp10 ribu

Ilustrasi Materai (IDN Times/Lia Hutasoit)

Dilansir dari ANTARA, eks direktur pelaksana Bank Dunia ini menyatakan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) termasuk dokumen yang nilainya di bawah atau sama dengan Rp5 juta tidak perlu menggunakan meterai.

"Ini adalah salah satu bentuk pemihakan. Ini kenaikan dari yang tadinya dokumen di atas Rp1 juta harus berbiaya meterai," ujarnya.

RUU Bea Meterai juga mengatur mengenai pembebasan bea meterai terhadap penanganan bencana alam serta kegiatan bersifat keagamaan dan sosial dalam rangka mendorong program pemerintah dalam melakukan perjanjian internasional.

2. RUU Bea Meterai mencakup dokumen kertas dan digital

IDN Times/Auriga Agustina

Dia melanjutkan RUU Bea Meterai yang berisi 32 pasal tersebut juga berisi mengenai penyetaraan pengenaan pajak atas dokumen baik dalam bentuk kertas maupun digital.

"Ini sesuai dengan perubahan zaman sehingga kita berharap dengan adanya UU ini kita bisa memberikan kesamaan perlakuan untuk dokumen kertas dan nonkertas," kata dia.

3. RUU Bea Meterai untuk berikan kepastian hukum terkini

Ilustrasi Materai (Website/pajak.go.id)

UU yang sudah 34 tahun belum pernah direvisi ini juga memberikan kepastian hukum bagi dokumen elektronik untuk menggunakan meterai elektronik sesuai dengan perkembangan teknologi.

"Untuk saat terutang dan subjek bea meterai secara terperinci per jenis dokumen dan penyempurnaan administrasi pemungutan bea meterai ini juga diharapkan memberikan kepastian hukum," jelasnya.

Tidak hanya itu, penyempurnaan sanksi administratif dan ketidakpatuhan pemenuhan pembayaran bea meterai juga diatur dalam RUU ini. Sanksi pidana pun tak luput disempurnakan dalam RUU Bea Meterai untuk meminimalkan sekaligus mencegah tindak pidana di bidang perpajakan.

"Juga dilakukan penyempurnaan termasuk mengenai pengedaran, penjualan, pemakaian meterai palsu serta bekas pakai," katanya.