Senator AS Usulkan Larangan Pelonggaran Ekspor Chip AI ke China
- Senator AS mengajukan RUU SAFE CHIPS Act untuk mencegah pelonggaran ekspor chip AI ke China selama 2,5 tahun
- RUU ini mewajibkan Departemen Perdagangan AS menolak permohonan lisensi dari pembeli di China dan negara lain yang dianggap bermusuhan
- RUU mencerminkan kekhawatiran lintas partai bahwa pelonggaran kontrol ekspor bisa memperkuat kemampuan militer dan pengawasan Beijing
Jakarta, IDN Times - Sejumlah senator Amerika Serikat (AS) mencegah pemerintahan Presiden Donald Trump melonggarkan pembatasan ekspor chip kecerdasan buatan (AI) ke China selama 2,5 tahun ke depan. Hal itu dilakukan senator dari Partai Republik dan Demokrat dengan mengajukan rancangan undang-undang (RUU) pada Kamis (4/12/2025).
Langkah tersebut mencerminkan kekhawatiran lintas partai bahwa pelonggaran kontrol ekspor bisa memperkuat kemampuan militer dan pengawasan Beijing.
RUU yang disebut SAFE CHIPS Act itu mewajibkan Departemen Perdagangan AS menolak permohonan lisensi dari pembeli di China dan negara lain yang dianggap bermusuhan untuk mendapatkan chip AI yang lebih canggih dibandingkan yang saat ini boleh mereka impor. Selain itu, rancangan tersebut juga mengharuskan pemerintah memberi tahu Kongres sebelum mengubah aturan ekspor.
1. Isi utama RUU SAFE CHIPS Act
SAFE CHIPS Act diajukan oleh senator Partai Republik, Pete Ricketts, bersama senator Partai Demokrat, Chris Coons, dan didukung pula oleh sejumlah senator lain termasuk Tom Cotton, yang dikenal sebagai tokoh garis keras terhadap China. RUU ini menetapkan periode 30 bulan di mana Departemen Perdagangan AS wajib menolak semua permohonan lisensi ekspor chip AI Amerika yang lebih maju kepada entitas di China, Rusia, Iran, dan Korea Utara.
Setelah periode 30 bulan tersebut, Departemen Perdagangan AS diwajibkan melaporkan kepada Kongres sekurang-kurangnya satu bulan sebelum mengubah atau melonggarkan aturan ekspor terkait chip AI ke negara-negara tersebut. Ketentuan ini dimaksudkan agar cabang legislatif memiliki ruang pengawasan dan dapat menahan langkah eksekutif yang dinilai berisiko terhadap keamanan nasional, termasuk jika Gedung Putih berupaya melonggarkan kontrol secara sepihak.
“Menolak akses Beijing terhadap chip AI AS yang paling canggih sangat penting bagi keamanan nasional kita,” ujar Senator Pete Ricketts dalam pernyataan tertulis, dilansir Reuters.
Senator Tom Cotton dan para pendukung lain menegaskan bahwa teknologi AI berperan langsung dalam pengembangan senjata canggih, sistem intelijen, dan pengawasan berbasis kecerdasan buatan yang dapat memperkuat kemampuan militer China.
2. Latar belakang kebijakan chip AI dan manuver Trump
RUU ini muncul di tengah dinamika tajam hubungan teknologi antara Washington dan Beijing, termasuk aksi saling menekan terkait ekspor bahan baku penting dan produk teknologi tinggi. Sebelumnya, ketika China memberlakukan pembatasan ekspor logam tanah jarang yang dibutuhkan industri teknologi global, Departemen Perdagangan di bawah Trump sempat memperketat dan kemudian melonggarkan aturan atas chip AI H20 buatan Nvidia yang ditujukan untuk pasar China. Keputusan pelonggaran itu memicu kritik dari sebagian anggota Partai Republik yang khawatir terhadap bocornya teknologi strategis ke Beijing.
Di sisi lain, Trump juga menunda selama satu tahun aturan yang hendak membatasi ekspor teknologi tertentu ke anak perusahaan China yang sudah masuk daftar hitam, sebagai bagian dari negosiasi untuk menunda pembatasan ekspor logam tanah jarang China. Presiden Trump bahkan berjanji akan mencabut regulasi era Biden yang selama ini membatasi ekspor chip AI canggih secara global, dengan alasan ingin mengurangi hambatan bagi perusahaan Amerika dan merespons praktik penyelundupan chip ke China melalui pihak ketiga.
Rencana pemerintah untuk mempertimbangkan penjualan chip AI kelas H200 Nvidia ke China juga meningkatkan kekhawatiran kalangan “China hawks” di Kongres. Mereka menilai, chip tingkat lanjut tersebut dapat dimanfaatkan Beijing untuk melompat lebih jauh dalam pengembangan sistem senjata otonom dan infrastruktur pengawasan domestik berbasis AI.
3. Kekhawatiran keamanan nasional dan dinamika politik di Kongres
Para pengusul menilai SAFE CHIPS Act sebagai langkah pencegahan agar kebijakan ekspor teknologi tinggi tidak semata-mata ditentukan oleh pertimbangan dagang atau tekanan perusahaan besar. Dengan mengunci larangan selama 2,5 tahun, mereka berupaya menciptakan jeda yang cukup panjang agar lembaga keamanan dan Kongres dapat mengevaluasi dampak kebijakan ekspor chip AI ke negara-negara yang dikategorikan sebagai lawan strategis.
“Jika China mendapat akses bebas ke chip AI paling kuat AS, mereka bisa menggunakannya untuk mempercepat pengembangan senjata dan memperluas aparatus pengawasan terhadap warganya,” kata seorang pejabat yang dekat dengan kelompok senator garis keras, dilansir Axios.
RUU ini juga mencerminkan ketegangan internal Partai Republik, karena sebagian besar inisiatif pembatasan justru diarahkan untuk mengendalikan manuver kebijakan Presiden Trump dari partainya sendiri. Sementara itu, Gedung Putih dan pelobi industri semikonduktor mendorong pendekatan yang lebih fleksibel agar perusahaan seperti Nvidia tetap dapat mengakses pasar China tanpa melanggar kontrol ekspor yang ada.
