Seskab Teddy Terima CEO GoTo, Bahas Kebijakan Prabowo soal Ojol
- Seskab Teddy Indra Wijaya menerima CEO GoTo Hans Patuwo untuk membahas kebijakan Prabowo terkait potongan tarif aplikator dan kesejahteraan pengemudi ojek online.
- Gojek mendukung kebijakan pemerintah dengan menurunkan potongan fee menjadi 8 persen agar pendapatan pengemudi meningkat tanpa mengganggu keberlanjutan bisnis digital.
- Presiden Prabowo menegaskan potongan aplikator harus di bawah 10 persen dan memperingatkan perusahaan yang tidak patuh agar tidak beroperasi di Indonesia.
Jakarta, IDN Times - Sekretaris Kabinet, Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya, menerima kunjungan dari CEO GoTo, Hans Patuwo, di kantor Sekretariat Kabinet, pada Jumat (22/5/2026) malam. Salah satu hal yang dibahas yakni jalan tengah untuk bisa mengakomodir kepentingan pengemudi dan ekosistem usaha. GoTo diketahui merupakan perusahaan induk yang menaungi Gojek dan Tokopedia.
Teddy mengaku mendengarkan pemaparan dan masukan dari pemimpin tertinggi perusahaan ekosistem digital terbesar di Tanah Air itu.
"Menurut pernyataannya, saat ini (Gojek) memiliki sekitar 800 ribu hingga 1 juta pengemudi aktif di seluruh Indonesia," ujar Teddy melalui akun media sosial Sekretariat Kabinet, dikutip Sabtu (23/5/2026).
Sejak berdiri, Gojek telah memiliki 3 juta pengemudi. Baik mereka yang berstatus pengemudi aktif, paruh waktu, maupun yang sudah tak aktif mengemudi. Pertemuan Hans dengan Teddy dilakukan usai Presiden Prabowo Subianto menjanjikan potongan tarif atau fee yang diambil oleh aplikator dari pengemudi daring harus berada di bawah 10 persen. Janji itu diucapkan Prabowo pada puncak peringatan Hari Buruh pada 1 Mei 2026 di Monas.
1. Gojek disebut dukung kebijakan Prabowo untuk tingkatkan pendapatan pengemudi
Lebih lanjut, Teddy mengatakan, Gojek selaku salah satu aplikator akan terus mendukung kebijakan Prabowo untuk meningkatkan pendapatan pengemudi daring. "Dari yang semula 80 persen menjadi 92 persen, dari setiap transaksi," kata pejabat publik yang juga merangkap prajurit TNI aktif itu.
Artinya, biaya potongan atau fee yang diambil aplikator hanya sebesar 8 persen. Ia mengatakan, pemerintah dan pelaku usaha terus berkoordinasi untuk mencari solusi terbaik yang berpihak kepada para pengemudi dan sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem usaha agar tetap sehat serta berkembang.
2. Prabowo ingin kesejahteraan pengemudi dan ekosistem bisnis tetap berjalan
Di bagian akhir penjelasannya, Teddy mengatakan, peningkatan kesejahteraan pengemudi daring harus berjalan seiring dengan keberlangsungan bisnis yang adil dan berkesinambungan. "Di mana aplikator harus tetap memperoleh keuntungan dari bisnis secara wajar dan meningkat," kata Teddy.
Sebelumnya, potongan biaya yang diberlakukan oleh aplikator untuk satu kali transaksi mencapai 20 persen. Hal tersebut yang jadi pemicu beberapa aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh pengemudi ojek daring.
3. Prabowo sempat mewanti-wanti aplikator yang enggan ikuti kebijakan pemerintah silakan hengkang
Sebelumnya, di puncak peringatan hari buruh pada 1 Mei 2026 lalu, Prabowo menyoroti potongan pengemudi ojek online (ojol) oleh aplikator sebesar 20 persen. Ia tidak setuju besaran potongan tersebut dan meminta ada di bawah 10 persen.
Prabowo menilai, para pengemudi ojol selama ini sudah bekerja keras. Sehingga potongan 20 persen dinilainya kurang tepat.
“Ojol mempertaruhkan jiwanya tiap hari. Ojol, aplikator perusahaan minta disetor 20 persen. Gimana ojol? Setuju 20 persen? Bagaimana 15 persen? Berapa? 10? Kalian minta 10 persen? Iya. Saya katakan di sini saya tidak setuju 10 persen. Harus di bawah 10 persen,” kata Prabowo di Monas, Jakarta Pusat.
“Enak aje. Loe (driver) yang keringat, dia (aplikator) yang dapat duit, sorry aje. Kalau enggak mau ikut kita, enggak usah berusaha di Indonesia” imbuhnya.
Di momen itu pula Prabowo mengumumkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Di dalamnya turut mengatur potongan biaya yang dapat dikenakan oleh aplikator bagi pengemudi daring.
