Duh, Setahun Jokowi-Ma'ruf, Setiap Orang Tanggung Utang Rp20,5 Juta

20 Okt 2020, 09:40 WIB

Presiden Joko memberikan pidato di Sidang Umum PBB (Dok.Biro Pers Kepresidenan)

Jakarta, IDN Times - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara menyebut besarnya utang pemerintah pada masa pemerintah pasangan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuat satu warga negara harus menanggung utang negara sebesar Rp20,5 juta.

Angka ini berdasarkan catatan Bank Indonesia terhadap Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Agustus 2020 sebesar 413,4 miliar dolar AS atau Rp6.082 triliun, di mana Rp5.594,9 triliun merupakan utang pemerintah dan sisanya adalah utang swasta.

"Utang pemerintah Rp5.594,9 triliun per Agustus 2020 dibagi 272 juta penduduk," kata Bhima kepada IDN Times, Selasa (20/10/2020).

1. Pemerintah mewariskan utang untuk generasi selanjutnya

Ilustrasi beban utang (IDN Times/Arief Rahmat)

Bhima menilai di tengah situasi pandemik, pemerintah terus menambah utang dalam bentuk penerbitan utang valas yang rentan membengkak jika ada guncangan dari kurs rupiah. Pemerintah pada tahun 2020 menerbitkan Global Bond sebesar 4,3 miliar dolar AS dan jatuh tempo pada 2050 atau tenor 30,5 tahun.

"Artinya, pemerintah sedang mewarisi utang pada generasi ke depan," ujar Bhima.

Belum lagi catatan debt to service ratio (DSR) berada di level 29,5 persen atau terus memburuk pada kuartal ke II 2020. DSR merupakan indikator kemampuan bayar utang luar negeri.

2. Rincian utang pemerintah menurut Bank Indonesia

Ilustrasi Logo Bank Indonesia. bi.go.id

Utang pemerintah sebesar 413,4 miliar dolar AS atau Rp6.082 triliun dibagi menjadi utang luar negeri sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) sebesar 203,0 miliar dolar AS dan utang luar negeri sektor swasta termasuk BUMN sebesar 210,4 miliar dolar AS.

Struktur utang luar negeri Indonesia tetap didominasi oleh utang luar negeri berjangka panjang dengan pangsa 89 persen dari total utang luar negeri. Meski begitu Bank Indonesia menilai struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

"Rasio utang luar negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Agustus 2020 sebesar 38,5 persen, relatif stabil dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 38,2 utang luar negeri," kata Bank Indonesia dilansir dari laman resmi mereka pada Selasa (20/10/2020).

3. Kenaikan utang dibanding tahun dan bulan lalu serta sebab meningkatnya utang

Ilustrasi Utang (IDN Times/Mardya Shakti)

Kenaikan utang luar negeri Indonesia pada Agustus 2020 tercatat 5,7 persen (year on year/Yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan bulan sebelumnya sebesar 4,2 persen (YoY).

Kenaikan ini disebabkan oleh transaksi penarikan neto utang luar negeri, baik utang luar negeri pemerintah maupun swasta. Selain itu, penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga berkontribusi pada peningkatan nilai utang luar negeri berdenominasi rupiah.

Utang luar negeri pemerintah pada Agustus 2020 tumbuh meningkat. Posisi utang luar negeri pemerintah pada akhir Agustus 2020 tercatat sebesar 200,1 miliar dolar AS atau Rp2,945 triliun (asumsi kurs 1 dolar setara Rp14.719). Angka ULN naik 3,4 persen (YoY), lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan Juli 2020 sebesar 2,3 persen (YoY).

Kenaikan ini terutama didorong oleh penarikan sebagian komitmen pinjaman dari lembaga multilateral yang memberikan dukungan kepada Indonesia untuk menangani pandemi COVID-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Utang luar negeri pemerintah dikelola secara terukur dan berhati-hati untuk mendukung belanja prioritas pemerintah, yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,7 persen dari total utang luar negeri pemerintah), sektor konstruksi (16,5 persen), sektor jasa pendidikan (16,5 persen), dan sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (11,8 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,6).