SMRC: Publik Nilai Upaya Pemerintah Tangani Pengangguran Makin Buruk

20 Okt 2021, 13:35 WIB

ilustrasi pencari kerja (IDN Times/Aditya Pratama)

Jakarta, IDN Times - Survei dari Lembaga Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) bertajuk 'Evaluasi Publik Nasional Dua Tahun Kinerja Presiden Jokowi' menemukan sebagian besar masyarakat masih belum merasa puas dengan kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam menaggulangi berbagai masalah perekonomian.

Adapun, indikator masalah ekonomi yang digunakan SMRC adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemerataan kesejahteraan warga, keterjangkauan harga kebutuhan pokok, pengurangan jumlah orang miskin, stabilitas nilai tukar rupiah, dan pengurangan pengangguran.

Dari enam indikator tersebut, publik paling tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam upaya pengurangan jumlah pengangguran.

"Hanya 17 persen publik yang menilai pemerintah semakin baik dalam mengurangi pengangguran. Dibanding April 2019, penilaian positif tersebut menurun dari 30 persen menjadi 17 persen September 2021," ujar Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas dalam keterangan resminya, Rabu (20/10/2021).

Sebanyak 47 persen responden menilai pemerintah semakin buruk dalam menangani pengangguran di Indonesia. Kemudian 34 persen responden sepakat bahwa tidak ada perubahan dalam upaya mengurangi pengangguran.

Sebagai informasi, survei yang dilakukan SMRC dari 15--21 September 2021 melalui tatap muka atau wawancara langsung ini melibatkan 1.220 responden yang dipilih secara acak dari seluruh populasi Indonesia dengan minimal umur 17 tahun atau sudah menikah.

1. Kerja pemerintah mengurangi jumlah orang miskin juga belum memuaskan

Ilustrasi Kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat)

Selain itu, responden juga merasa belum puas atas kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam mengurangi jumlah orang miskin di Indonesia selama dua tahun ke belakang.

Sebanyak 37 persen responden menilai bahwa kinerja pemerintah dalam mengurangi jumlah orang miskin semakin buruk. Kemudian hanya 23 persen responden yang menilai pemerintah semakin baik dalam mengurangi jumlah orang miskin.

"Ada penurunan penilaian positif warga pada kerja pemerintah dalam mengurangi jumlah orang miskin sejak ada COVID-19, dari 37 persen pada April 2019 menjadi 23 persen pada September 2021," bunyi laporan dalam survei SMRC.

2. Publik belum puas dengan kerja pemerintah dalam membuat harga terjangkau

Ilustrasi bahan pangan pokok. (IDN Times/Faiz Nashrillah)

Di sisi lain, publik yang disurvei SMRC juga menyatakan masih belum puas terhadap kinerja pemerintah dalam membuat harga kebutuhan pokok menjadi terjangkau.

Sebanyak 27 persen responden merasa penanganan pemerintah dalam membuat harga kebutuhan menjadi terjangkau makin buruk. Kemudian sebanyak 41 persen responden merasa tidak ada perubahan apa-apa dalam dua tahun terakhir ini.

Kendati begitu, sebanyak 30 persen responden merasa pemerintah makin baik dalam upaya membuat harga-harga kebutuhan pokok jadi terjangkau selama dua tahun ke belakang.

"Ada penurunan penilaian positif warga pada kerja pemerintah dalam membuat harga kebutuhan pokok yang terjangkau sejak ada COVID-19, dari 34 persen pada April 2019 menjadi 30 persen pada September 2021," tulis SMRC.

3. Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah soal peningkatan kualitas hidup dan pemerataan kesejahteraan masyarakat

Pexels.com/Julian Jagtenberg

Di dalam survei, SMRC juga turut mendapatkan hasil terkait kepuasan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal peningkatan kualitas hidup dan peningatan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Dari survei tersebut, didapatkan hasil sebanyak 25 persen responden sepakat bahwa kerja pemerintah selama dua tahun terakhir dalam meningkatkan pemerataan kesejahteraan bagi warga makin buruk.

Namun, sebanyak 31 persen responden merasa bahwa kerja pemerintah sudah makin baik dalam indikator tersebut dan 39 persen merasa tidak ada perubahan berarti sejak 2019. Kemudian, SMRC juga menemukan sebanyak 24 persen responden menilai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat makin buruk dalam dua tahun terakhir.

Kendati begitu, ada 32 persen responden yang sepakat bahwa pemerintah makin baik dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan sebanyak 39 persen responden merasa tidak ada perubahan terhadap hal tersebut.