Soroti Dugaan Rekayasa Keuangan PT Pos, DPR Tuntut Pengawasan Ketat BUMN

Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto minta PT DSI tak menambah alur birokrasi. (Dok. Fraksi Golkar).

Legislator Golkar itu menjelaskan, Danantara memiliki peran penting dalam melakukan evaluasi, mengidentifikasi potensi risiko, serta mendorong penyelesaian berbagai persoalan tata kelola di lingkungan BUMN sesuai dengan kewenangannya. Karena itu, setiap temuan yang diperoleh melalui proses due diligence maupun evaluasi harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, dengan tetap menghormati proses audit dan ketentuan hukum yang berlaku.

Firnando juga mendukung Danantara untuk bersinergi dengan KPK dalam memperkuat upaya pencegahan serta penguatan tata kelola perusahaan. Menurut dia, melalui pembagian kewenangan yang jelas, setiap institusi dapat menjalankan fungsinya masing-masing secara optimal, sehingga proses evaluasi, pembenahan, maupun penegakan hukum apabila diperlukan dapat berjalan sesuai koridor peraturan perundang-undangan.

PT Pos Indonesia (dok. Pos Indonesia)

Firnando berharap proses evaluasi yang dilakukan Danantara di PT Pos Indonesia dapat menjadi titik awal perbaikan sistem yang lebih menyeluruh di lingkungan BUMN. Menurutnya, transformasi BUMN tidak hanya berorientasi pada peningkatan kinerja bisnis, tetapi juga harus dibangun di atas fondasi tata kelola yang baik. Selain itu, sistem pengawasan yang kuat, serta budaya integritas merupakan indikator lain untuk mencegah terjadinya persoalan serupa di masa mendatang.

Ia memastikan, Komisi VI DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Danantara maupun seluruh BUMN. Menurutnya, pengawasan yang konsisten merupakan bagian dari tanggung jawab DPR untuk memastikan setiap proses transformasi berjalan secara akuntabel dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

"Kami akan terus memantau dan mengawasi kinerja Danantara serta seluruh BUMN agar tata kelola perusahaan negara semakin baik dan persoalan serupa tidak terulang di kemudian hari. Pada akhirnya, BUMN mengelola aset dan uang rakyat, sehingga setiap kebijakan dan pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, profesional, dan akuntabel," tutur dia.

Managing Director Stakeholders Management Danantara Indonesia, Rohan Hafas (tengah) saat konferensi pers penjelasan soal dibentuknya PT Danantara Sumberdaya Indonesia di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (20/5). (Eko Wahyudi/ Fortune Indonesia)

BPI Danantara sempat mengungkapkan temuan sejumlah persoalan keuangan dan tata kelola di PT Pos Indonesia yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Salah satu temuan tersebut adalah adanya indikasi dugaan rekayasa keuangan yang kini tengah ditindaklanjuti melalui proses audit dan investigasi. Temuan tersebut disampaikan Danantara setelah Direktur Utama PT Pos Indonesia Daud Joseph mengundurkan diri dari jabatannya.

Danantara mengungkapkan, seluruh indikasi penyimpangan yang ditemukan saat ini tengah ditindaklanjuti melalui proses audit dan investigasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia, Rohan Hafas mengatakan, berbagai persoalan tersebut terungkap dari proses uji tuntas (due diligence) dan evaluasi menyeluruh terhadap PT Pos Indonesia.

"PT Pos Indonesia saat ini memang sedang kami benahi secara menyeluruh. Dari proses due diligence dan evaluasi yang berjalan, kami menemukan berbagai persoalan keuangan dan tata kelola yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Kami juga menerima laporan serta menemukan indikasi berbagai penyimpangan, termasuk dugaan rekayasa keuangan," ujar Rohan dalam keterangan tertulis, Jumat (3/7).