Sri Mulyani Blokir Sementara Uang K/L Rp50,2 Triliun, Buat Apa?

15 Feb 2023, 17:05 WIB

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno mengungkap bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memblokir sementara anggaran sejumlah kementerian/lembaga (K/L) melalui kebijakan automatic adjustment, senilai Rp50,2 triliun.

"Menteri Keuangan membuat Surat 1640, 9 Desember, automatic adjustment sebesar Rp50,2 triliun," kata Hendrawan dalam rapat kerja (raker) dengan Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatawarta di Gedung DPR RI, Rabu (14/2/2023).

Hendrawan lantas mempertanyakan alasan Kementerian Keuangan melakukan automatic adjustment terhadap anggaran kementerian/lembaga.

Dia ingin mengetahui apakah alasannya karena untuk antisipasi penghematan lebih dini atau perencanaan yang sebenarnya kurang akurat baik asumsinya, perhitungannya dan semacamnya.

"Apakah ini betul-betul antisipasi penghematan yang agresif atau memang asumsi-asumsi yang kita bangun dan seterusnya tidak mencerminkan kenyataan?" tanyanya.

1. Kemenkeu pastikan bukan lakukan pemotongan anggaran

Rapat kerja (raker) Komisi XI DPR RI dengan Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatawarta, Rabu (14/2/2023). (IDN Times/Trio Hamdani)

Isa dalam kesempatannya menjelaskan, automatic adjustment bukanlah pemotongan anggaran atau refocusing seperti yang dilakukan di 2020 dan 2021.

"Ini adalah cara untuk kita antisipasi kondisi yang tidak menentu, caranya adalah dengan melakukan atau minta semua K/L untuk memprioritaskan belanja pada yang bener-bener penting, itu didahulukan. Sementara yang belum penting, tidak penting jangan dipaksakan dikeluarkan di awal-awal," jelasnya.

Kemenkeu pun mengundang K/L untuk memilih kegiatan mana yang menurut masing-masing K/L tidak terlalu prioritas dibandingkan kegiatan yang lain. Jadi, yang dinilai kurang prioritas untuk sementara diblokir agar tidak dibelanjakan di awal tahun.

"Nah, yang mereka nilai less priorities untuk sementara kita blokir agar tidak dibelanjakan di awal tahun," ujar Isa.

2. Ada dua fungsi blokir sementara uang K/L

Rapat kerja (raker) Komisi XI DPR RI dengan Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatawarta, Rabu (14/2/2023). (IDN Times/Trio Hamdani)

Dia menjelaskan ada dua fungsi dari pemblokiran sementara anggaran K/L. Pertama, untuk membuat masing-masing K/L punya ketahan apabila terpaksa harus melakukan perubahan. Kedua, untuk melatih K/L membuat prioritisasi kegiatan.

"Tapi anggaran mereka tidak kita potong, hanya kita melatih mereka untuk betul-betul memilih yang prioritas itulah yang dibelanjakan terlebih dahulu," sebut Isa.

Jadi, selain negara memiliki cadangan di masing-masing K/L yang bisa digunakan untuk keadaan yang sangat darurat, apabila keadaan darurat tidak terjadi maka K/L bersangkutan tetap bisa menggunakan anggaran tersebut, baik untuk rencana kegiatan semula ataupun rencana kegiatan baru yang mereka anggap lebih penting untuk diselenggarakan.

"Beda dengan refocusing, automatic adjustment itu tidak memotong anggaran K/L, K/L masih bisa gunakan, hanya mereka diminta untuk membuat prioritisasi dan mendahulukan yang betul-betul strategic yang mereka anggap penting," tuturnya.

3. Ada K/L yang tidak menggunakan anggarannya setelah blokir dibuka

Ilustrasi APBN. (IDN Times/Aditya Pratama)

Dari pengalaman di 2022, ada beberapa K/L yang terbukti memilih menggunakan anggarannya untuk kegiatan berbeda walau dalam program yang sama. Perubahan tersebut dilakukan atas inisiatif mereka.

Mereka memilih bukan untuk kegiatan yang pertama kali mereka rencanakan, baik karena arahan Presiden atau setelah mereka evaluasi ada kegiatan lain yang lebih penting untuk mereka lakukan.

"Beberapa lagi betul-betul walaupun sudah dibuka diberi kesempatan, sampai akhir tidak memilih untuk menggunakannya sama sekali," tambah Isa.