Iran Klaim Masih Bisa Raup Pendapatan Miliaran Dolar meski Disanksi AS

24 Agu 2026, 10:08 WIB

Intinya Sih

Iran mengklaim pendapatan negara tetap miliaran dolar meski disanksi AS, dengan ekspor minyak yang disebut menembus blokade pelabuhan Amerika.
Mohsen Rezaee menyatakan Iran menjual sekitar 70 juta barel minyak dalam satu-dua bulan terakhir, termasuk kepada kapal-kapal Amerika Serikat.
Sanksi baru AS bertajuk Economic D-Day melarang kerja sama ekonomi dengan Iran; Teheran mengancam pihak pendukungnya akan dianggap musuh.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Iran mengklaim masih bisa memperoleh pendapatan negara hingga miliaran dolar atau triliunan rupiah meski ada sanksi ekonomi dari Amerika Serikat (AS). Klaim itu disampaikan oleh Kepala Dewan Nasional Keamanan Tertinggi Iran, Mohsen Rezaee, dalam wawancara bersama IRIB pada Sabtu (22/8/2026).

Rezaee mengatakan pendapatan negara Iran sama sekali tidak terganggu meski ada sanksi dari AS. Sebab, menurutnya, Teheran kini masih bisa mengekspor jutaan barel minyak dengan melanggar blokade pelabuhan yang hingga kini masih diberlakukan Negeri Paman Sam. Dari sanalah Iran bisa mendapatkan banyak uang untuk membiayai berbagai kebutuhan negara.

1. Rezaee mengklaim Iran berhasil menjual 70 juta barel minyak
ilustrasi minyak per barel (unsplash.com/Atik sulianami)
Rezaee menambahkan, selama beberapa bulan terakhir, Iran berhasil menjual sekitar 70 juta barel minyak ke negara asing. Salah satunya ke AS. Menurutnya, keberhasilan ini menunjukkan bahwa blokade yang selama ini diterapkan oleh Washington sama sekali tidak membuat kekuatan ekonomi Teheran hancur.
"Dalam satu atau dua bulan terakhir, kami menjual 70 juta barel minyak. Sekarang, setiap hari, kami menjual minyak ke kapal-kapal Amerika (Serikat) di sisi sana sebanyak yang kami produksi," jelas Rezaee, seperti dilansir Jerusalem Post pada Minggu (23/8/2026).
2. Donald Trump meluncurkan sanksi ekonomi baru ke Iran
potret Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (flickr.com/The White House via commons.wikimedia.org/The White House)
Klaim Rezaee ini bertujuan untuk merespons sanksi ekonomi terbaru yang diberikan oleh Presiden AS, Donald Trump, pada Rabu (19/8/2026) lalu. Sanksi tersebut ada di dalam operasi ekonomi bertajuk Economic D-Day. Sebelum ini, Trump juga sudah melakukan operasi Economic Furry untuk menghancurkan kondisi ekonomi Iran.
Sama dengan Economic Furry, Economic D-Day merupakan operasi yang bertujuan untuk menghancurkan ekonomi Iran dari dasar. Lewat operasi ini, Trump akan melarang semua negara di dunia untuk melakukan kerja sama dengan Iran, terutama dalam hal ekonomi. Jika melanggar, maka Trump akan memberikan sanksi ekonomi yang berat untuk negara tersebut.
Dalam pernyataannya pada Rabu lalu, Trump juga mengatakan akan terus memblokade semua pelabuhan Iran di Selat Hormuz. Langkah ini bertujuan agar Iran tidak bisa melakukan aktivitas perdagangan internasional dengan negara lain. Sebab, pelabuhan itu menjadi fasilitas utama ekspor dan impor yang digunakan Teheran.
3. Iran mengancam negara-negara yang mendukung sanksi ekonomi AS
potret bendera Iran (unsplash.com/sina drakhshani)
Rezaee mengatakan, Iran sama sekali tidak gentar dengan sanksi ekonomi terbaru yang diberikan Trump. Ia menjelaskan bahwa Iran bisa membalas menyerang kekuatan ekonomi AS jika mereka mau. Namun, Teheran saat ini belum punya rencana untuk melakukan hal tersebut.
“Sejauh ini, kami hanya menargetkan pangkalan militer (AS). Namun, jika mereka ingin menjatuhkan sanksi ekonomi kepada kami, AS memiliki perusahaan minyak dan ekonomi di sekitar Iran dan di tempat lain dan kami akan menyerang mereka,” kata Rezaee dilansir The Guardian.
Dalam pernyataannya, Rezaee juga mengajak seluruh negara di dunia untuk jangan mendukung sanksi ekonomi AS terhadap Iran. Ia mengancam negara mana pun yang mendukung upaya tersebut akan dianggap sebagai musuh.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.