Sri Mulyani Kena 'Colek' Banggar DPR Soal Vaksinasi Berbayar
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani mendapat kritik dari sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI terkait program vaksinasi berbayar yang akan digelar oleh PT Kimia Farma Tbk (KAEF).
Kritik pertama dilontarkan oleh Anggota Banggar DPR Ratna Juwita Sari dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang meminta program vaksinasi tidak dikomersilkan.
"Kami mohon Kemenkeu juga bisa terus mengawal Kemenkes supaya tidak ada isu program vaksinasi yang dikomersilkan," tutur Ratna dalam rapat kerja (raker) dengan Sri Mulyani, Senin (12/7/2021).
Menurut Ratna, program vaksinasi gotong royong (VGR) individu yang akan digelar Kimia Farma nantinya akan memberi dampak negatif pada masyarakat.
"Target 2 juta (dosis) per hari itu jauh sekali dari capaian. Tadi Ibu Menteri menyampaikan rata-rata kita hanya bisa 750.000-800.000 per hari, itu saja kita belum clear. Bagaimana sampai hari ini bisa muncul ada satu BUMN kita memperjualbelikan vaksin tersebut, itu kan sangat mencederai kondisi masyarakat hari ini," ujar Ratna.
1. Demokrat minta vaksinasi tak dikomersialisasikan
Anggota Banggar Bramantyo Suwondo dari fraksi Demokrat juga mengkritik keras VGR individu. Menurutnya, komersialisasi vaksin ini tak akan efektif dalam meningkatkan jumlah masyarakat yang mau melakukan vaksinasi,
"Dengan vaksin gratis saja masih banyak masyarakat yang enggan vaksin, apa pemerintah yakin bahwa langkah ini efektif untuk percepatan vaksin?" ucap Bramantyo.
Di sisi lain, menurutnya komersialisasi vaksin ini akan meruntuhkan keadilan untuk masyarakat.
"Apakah pemerintah menjamin kelompok-kelompok prioritas dan rentan tetap mendapat vaksin dengan adanya komersialisasi ini? Menurut saya dengan ini sangat jauh dari keadilan. Di satu sisi kita lihat begitu mengularnya untuk mendapat vaksin bagi masyarakat, sedangkan di sisi lain ada jalur yang begitu cepat bagi orang yang bisa membayar," ujar Bramantyo.