Sri Mulyani Klaim Nilai Ekonomi Digital RI Terbesar di Asia Tenggara
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan nilai ekonomi digital Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. Hal itu, menurutnya, tercermin dari total nilai penjualan (gross merchandise value/GMV) sebesar 70 miliar dolar AS atau setara Rp100, 5 triliun.
"Di Indonesia kita semua memahami bahwa kita memiliki potensi yang luar biasa," ujar Menkeu Sri Mulyani dalam 3rd Indonesia Fintech Summit 2021 yang dipantau secara daring di Jakarta, Sabtu (11/12/2021), dilansir kantor berita ANTARA.
1. Transaksi uang elektronik meningkat lebih dari 100 kali lipat
Sri Mulyani mengungkapkan nominal transaksi uang elektronik di Indonesia turut meningkat lebih dari 100 kali lipat, dari hanya Rp2 triliun pada 2012 menjadi Rp205 triliun pada tahun 2020.
"Ini menggambarkan bahwa dalam kurun waktu kurang dari satu dekade terdapat kenaikan 100 kali. Jadi kami tidak bicara tentang pertumbuhan linier satu digit, ini adalah eksponensial," ujar Sri Mulyani.
2. Google prediksi transaksi digital di Indonesia akan capai 1,2 triliun dolar AS pada 2025
Sementara itu, penelitian Google, Temasek, dan Bain & Company, menunjukkan pembayaran digital akan terus tumbuh kuat di Indonesia. Total nilai transaksi digital bruto pada 2025 diperkirakan akan mencapai 1,2 triliun dolar AS atau setara Rp17,2 triliun..
Di Indonesia, pembayaran digital mendominasi industri financial technology (fintech), selain peer to peer (P2P) lending yang dalam beberapa tahun terakhir terus meningkat, baik dari sisi jumlah akun peminjam, pemberi pinjaman, serta total nominal pinjaman.
3. Pemerintah dan regulator harus siapkan lingkungan dan aturan yang baik
Sri Mulyani mengatakan sektor keuangan digital termasuk fintech berada di posisi yang sangat kuat di masyarakat. Ini terjadi di tengah adopsi layanan keuangan digital dan perubahan perilaku masyarakat yang diakselerasi pandemik COVID-19. Melihat semakin pentingnya peran layanan keuangan digital seperti fintech, menurutnya, pemerintah dan regulator harus siap.
"Harus terus menciptakan lingkungan digital yang baik dengan regulasi yang tepat, terutama mengingat adanya potensi dampak negatif seperti dari pinjaman online (pinjol) ilegal," kata Sri Mulyani.
