Sri Mulyani Lapor Jokowi soal THR dan Gaji ke-13 ASN
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkue), Sri Mulyani menghadap Presiden Joko "Jokowi" Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin (19/2/2024). Sri Mulyani mengaku melapor ke Jokowi mengenai persiapan pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk ASN, TNI dan Polri.
"saya melaporkan ke bapak presiden persiapan dari pembayaran THR, gaji ke-13, kan itu ada dalam UU APBN 2024. Jadi, untuk proses penyusunan RPP-nya dan supaya bisa dieksekusi pada biasanya 10 hari sebelum lebaran, kan harus mulai dibayarkan untuk mempersiapkannya dilakukan sekarang," kata Sri Mulyani.
1. Sri Mulyani juga lapor perkembangan APBN
Selain itu, Sri Mulyani juga melaporkan perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 ke Presiden Jokowi. Menurut dia, ada beberapa perubahan pos anggaran pemerintah.
"Ada beberapa perubahan-perubahan yang terjadi, karena adanya perubahan-perubahan di dalam pos-pos belanja, yang kemudian harus dilakukan adjusment (penyesuaian) dan bagaimana proses untuk 2024," tuturnya.
2. Penyesuaian pos anggaran merupakan hal biasa
Sri Mulyani menjelaskan bahwa perubahan pos anggaran di APBN merupakan hal biasa. Dia mengaku, setiap ada perubahan selalu melapor ke presiden.
"Kalau adjusment anggaran kan seperti kemarin di pos-pos BLT, kemudian sembako, kemudian belanja tahun lalu yang tagihannya baru masuk sekarang yang harus dibayarkan, seperti biasa, sebetulnya sih normal, dalam artian menteri keuangan lapor ke presiden, 'Ini lho pak beberapa pos yang bergerak'," beber Sri Mulyani.
"Karena kan setiap bulan saya menyampaikan ke publik perkembangan belanja dan juga pelaksanaan APBN," sambungnya.
3. Harus ada penyesuaian APBN di pemerintahan transisi
Sri Mulyani mengatakan, harus ada penyesuaian anggaran APBN di pemerintahan transisi. Sebab, pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin
akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang.
"Nanti bapak presiden lah, aku gak (ikut membahas), aku APBN saja. Tapi ya memang nanti kan tidak terhindarkan, itu harus ada pembahasan antara pemerintah sekarang dengan yang akan datang," tuturnya.
