Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), Senin (24/2/2025). Danantara yang bertugas mengelola dividen BUMN bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Badan itu turut diawasi oleh Dewan Pengawas. Dalam operasionalnya, Danantara dipimpin oleh Badan Pelaksana. Ada juga Dewan Penasihat yang ditunjuk langsung oleh Presiden.
Berikut rincian struktur organisasi Danantara.
Dewan Pengawas (Dewas) Danantara ditunjuk langsung oleh Presiden. Kemudian, Dewas membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Human Capital (HC), serta Komite Etik.
Dewan Pengawas diisi oleh sejumlah Kementerian/Lembaga. Menteri BUMN, Erick Thohir menjadi Ketua Dewas; dan Muliaman Hadad menjadi Wakil Ketua.
Jabatan Anggota Dewas juga akan diisi oleh Kapolri, Listyo Sigit Prabowo; Jaksa Agung, ST Burhanuddin; Kementerian Keuangan; Komisi Pemberantas Korupsi (KPK); Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); dan sebagainya.
Dalam melaksanakan tugasnya, Danantara dipimpin oleh Badan Pelaksana. Dalam Badan Pelaksana, ada Kepala alias Chief Executive Officer (CEO), yang dijabat oleh Rosan Roeslani yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Kemudian, di bawah CEO ada Chief Operating Officer (COO), yang dijabat oleh Wakil Menteri BUMN, Dony Oskaria. Ada juga Chief Investment Officer (CIO), Pandu Sjahrir.
Badan Pelaksana bisa membentuk Komite Risiko dan Komite Investasi dan Portofolio. Ada juga divisi audit internal, sumber daya manusia (SDM), dan CEO Office.
Di bawah COO, ada Chief of Legal and Risk Management, serta Asset Management. Kemudian, di bawah CIO ada Chief Financial Officer dan Investment Management.
Presiden juga akan menunjuk Dewan Penasihat atau Advisory Board Danantara. Selain itu, ada juga Oversight and Accountability Committee.
Prabowo akan melibatkan penasihat skala global, yang bisa berasal dari negara lain, seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, China, India, dan sebagainya yang memiliki keahlian dalam bisnis, dan/atau berlatar belakang politik.