Tak Cuma Pertamina, Pemerintah Kini Bisa Impor Minyak Lewat Lemigas
- Pemerintah melalui Kementerian ESDM membuka peluang bagi BLU Lemigas untuk ikut mengimpor minyak, tanpa membentuk lembaga baru, guna mengoptimalkan peran BLU yang sudah ada.
- Perpres Nomor 26 Tahun 2026 menjadi dasar hukum pengadaan minyak impor melalui BUMN seperti Pertamina dan juga BLU di sektor energi, termasuk Lemigas.
- Presiden Prabowo berhasil memperoleh komitmen pasokan hingga 150 juta barel minyak dari Rusia tahun 2026 untuk menjaga keamanan pasokan energi nasional.
Jakarta, IDN Times - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka ruang bagi Badan Layanan Umum (BLU) di sektor energi untuk terlibat dalam pengadaan minyak dari luar negeri. Dalam hal ini adalah Lemigas.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyampaikan pemerintah tidak membentuk BLU baru untuk kebutuhan tersebut. Sebaliknya, pemerintah akan mengoptimalkan BLU yang sudah ada, dalam hal ini Lemigas.
"Ini kita akan mengoptimalkan penggunaan BLU yang ada, di antaranya adalah Lemigas. Jadi pengadaan dari Lemigas. (Lemigas) jadi dari regulasi ini bisa melakukan impor," kata Yuliot kepada jurnalis di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (29/5/2026).
1. Perpres 26 atur ruang impor minyak lewat BUMN dan BLU
Yuliot menjelaskan pengadaan minyak impor tetap dapat dilakukan melalui badan usaha milik negara (BUMN), seperti PT Pertamina (Persero) yang selama ini menjalankan fungsi tersebut.
Selain melalui BUMN, pemerintah juga membuka ruang pengadaan lewat BLU bidang energi. Pengaturan itu telah dimasukkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026 yang menjadi dasar pelaksanaan skema tersebut.
"Dan juga ini ada ruang, jadi pengadaan itu melalui BLU di bidang energi. Pengaturan itu juga di dalam Perpres 26 ini sudah diatur," ujar dia.
2. Lemigas bisa impor minyak termasuk dari Rusia
Yuliot mengatakan, ruang impor minyak yang diberikan kepada BLU seperti Lemigas tidak menutup kemungkinan untuk pengadaan dari Rusia. Meski begitu, menurut dia, opsi impor tidak hanya berasal dari satu negara.
Pemerintah juga membuka peluang impor dari negara lain seperti Nigeria dan Angola. Skema tersebut dibuat agar proses pengadaan minyak bisa berjalan lebih cepat dengan melibatkan lebih banyak jalur pengadaan, baik melalui BUMN maupun BLU.
"Itu pengadaan impor (minyak Rusia) itu bisa saja. Ini kan pembicaraan dengan Rusia kan itu antara Presiden dan juga Pak Menteri kan sudah berjalan. Ya kemudian itu juga kita impor itu kan bisa dari negara-negara lain seperti Nigeria, dari Angola," tutur Yuliot.
3. Prabowo amankan pasokan 150 juta barel minyak Rusia
Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memperoleh komitmen pasokan minyak dari Rusia hingga 150 juta barel untuk tahun ini.
Menurut Hashim, komitmen tersebut diperoleh setelah Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin, di Moskow selama sekitar tiga jam. Tambahan pasokan itu akan membantu menjaga keamanan pasokan minyak mentah dan produk minyak Indonesia sepanjang 2026.
"Indonesia akan memperoleh pasokan hingga 150 juta barel untuk tahun ini. Hal itu akan membuat pasokan minyak mentah dan produk minyak Indonesia aman dan terjamin sepanjang tahun ini," kata Hashim di ICE BSD, Rabu (20/5/2026).
