Jakarta, IDN Times - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menjelaskan, perekonomian Indonesia menghadapi tekanan cukup berat sepanjang 2026.
"Sejumlah persoalan, mulai dari tata kelola pasar keuangan, kondisi fiskal, hingga gejolak geopolitik global, turut menekan kepercayaan investor dan nilai tukar rupiah," ungkap LPEM UI yang dikutip dari laporan hasil kajiannya, Rabu (12/8/2026).
Tekanan mulai terasa pada akhir Januari 2026 ketika MSCI membekukan aksi rebalancing terhadap saham-saham Indonesia. Langkah tersebut berkaitan dengan persoalan transparansi dan tata kelola di pasar modal Indonesia.
Beberapa pekan kemudian, lembaga pemeringkat internasional seperti Moody's dan S&P Global Ratings menurunkan prospek ekonomi Indonesia menjadi negatif.
Kedua lembaga tersebut menyoroti sejumlah risiko, antara lain tata kelola fiskal, transparansi kebijakan, serta potensi contingent liabilities dari Danantara terhadap postur fiskal pemerintah.
LPEM UI menyebut tekanan semakin besar ketika gejolak geopolitik meluas di Timur Tengah pada akhir Februari 2026.
Konflik tersebut mendorong gangguan pada perdagangan global dan meningkatkan kekhawatiran investor terhadap pasokan energi, termasuk akibat terganggunya jalur pelayaran melalui Selat Hormuz.
"Kondisi tersebut memicu arus modal keluar dari pasar negara berkembang menuju aset safe haven. Harga energi juga melonjak, sementara rupiah mengalami tekanan akibat penguatan dolar AS," tulis LPEM UI.
Kombinasi kenaikan harga energi dan pelemahan rupiah kemudian berpotensi meningkatkan beban subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM). Kondisi ini membuat ruang fiskal pemerintah semakin terbatas.
Tekanan terhadap APBN juga datang dari tingginya kebutuhan pembiayaan berbagai program pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
"Memburuknya kondisi fiskal pada akhirnya turut menekan rupiah. Kekhawatiran investor terhadap kesinambungan fiskal meningkatkan premi risiko Indonesia dan mendorong tekanan lebih lanjut terhadap nilai tukar," jelas LPEM UI.
Di sisi lain, komunikasi publik pemerintah yang dinilai belum optimal serta sejumlah kebijakan yang menimbulkan pertanyaan, termasuk pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), turut memengaruhi sentimen investor.
Akibatnya, arus modal keluar dari pasar keuangan Indonesia dalam beberapa bulan terakhir cukup besar. Kondisi tersebut membuat rupiah berulang kali berada di level terlemahnya sepanjang sejarah.
Saat ini, investor dinilai masih membutuhkan kepastian terkait transparansi, kredibilitas, serta arah kebijakan pemerintah dan prospek perekonomian Indonesia.
Karena itu, pemerintah perlu kembali menata prioritas kebijakan untuk memulihkan kepercayaan investor dan masyarakat. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui perbaikan proses pembuatan kebijakan, efisiensi belanja yang kurang produktif, serta menjaga independensi bank sentral.
Selain itu, pemerintah perlu memperkuat komunikasi publik agar arah dan kredibilitas kebijakan dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat maupun pelaku pasar.
Jika persoalan tersebut tidak segera dibenahi, Indonesia berisiko menghadapi tekanan fiskal yang semakin besar, penurunan kepercayaan investor, serta pelemahan rupiah yang berkelanjutan sepanjang 2026.