Cegah Krisis Listrik, Thailand Perketat Izin Pembangunan Pusat Data AI
- Kabinet Thailand menyetujui aturan baru yang membatasi kebisingan dan penggunaan air pusat data AI untuk melindungi lingkungan serta fasilitas umum masyarakat.
- Tingkat suara di sekitar proyek dibatasi maksimal 70 desibel agar mesin cadangan listrik dan sistem pendingin tidak mengganggu warga sekitar.
- Thailand melanjutkan penghentian sementara hampir 50 proyek, sambil mewajibkan daur ulang serta pengujian air pendingin guna mencegah krisis listrik dan air bersih.
Jakarta, IDN Times - Kabinet Thailand resmi menyetujui aturan baru yang membatasi tingkat kebisingan suara dan penggunaan air untuk fasilitas pusat data, pada Selasa (10/11/2026). Langkah ini diambil untuk merespons kekhawatiran masyarakat terhadap pesatnya pembangunan pusat data berbasis kecerdasan buatan (AI) di negara tersebut.
Pemerintah setempat menegaskan bahwa perluasan proyek teknologi ini tidak boleh merusak lingkungan sekitar maupun mengambil jatah fasilitas umum masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional pusat data di Thailand kini semakin diperketat.
1. Aturan batas tingkat suara agar tidak mengganggu ketenangan warga
Pemerintah membatasi tingkat suara maksimal di sekitar area proyek pusat data sebesar 70 desibel. Standar ini dibuat agar suara dari mesin cadangan listrik dan sistem pendingin tidak mengganggu ketenangan warga yang tinggal di sekitarnya. Batas suara tersebut diatur agar sedikit lebih pelan dibandingkan suara mesin penyedot debu rumahan.
"Pemanfaatan sumber daya nasional tidak boleh berdampak buruk pada masyarakat," ujar Menteri Keuangan Thailand, Ekniti Nitithanprapas, dalam konferensi pers di Bangkok, dilansir Bangkok Post.
2. Penghentian sementara puluhan proyek untuk mencegah krisis listrik
Aturan baru ini melanjutkan kebijakan pemerintah pada September lalu yang menghentikan sementara pembangunan hampir 50 proyek pusat data. Langkah tersebut diambil untuk mencegah kekurangan pasokan listrik akibat banyaknya pengajuan izin dari perusahaan yang belum pasti berinvestasi.
Sebelumnya, pemerintah menerima permintaan daya listrik hingga lebih dari 30.000 megawatt, tetapi ternyata hanya seperempat pemohon yang benar-benar siap menanamkan modal. Bagi proyek yang telah mendapat izin sebelum 14 Agustus, pemerintah memberikan waktu satu tahun untuk menyesuaikan diri dengan aturan baru ini.
3. Kewajiban mendaur ulang air pendingin demi amankan pasokan bersih
Tingginya penggunaan sistem pendingin berbasis cairan pada server AI membuat pemerintah mewajibkan pengelola untuk mendaur ulang air yang mereka pakai. Air bekas pendingin tersebut juga wajib dites kebersihannya sebelum dibuang ke saluran umum.
Aturan ini ditetapkan secara khusus untuk mencegah krisis ketersediaan air bersih bagi para petani dan rumah tangga di sekitar lokasi proyek.
