Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono mengungkapkan kesenjangan infrastruktur merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh negara berkembang, termasuk Indonesia.
"Kesenjangan infrastruktur adalah salah satu masalah di setiap negara berkembang, termasuk Indonesia," kata dia dalam Peluncuran Indonesia Infrastructure & Finance Compact di Energy Building, Jakarta, Rabu (4/9/2024).
Menurutnya, pemerintah terus bekerja keras untuk mengatasi masalah tersebut. Namun, jika mengandalkan dana publik semata dalam menangani kesenjangan infrastruktur justru akan memperburuk situasi.
"Mengandalkan dana publik saja akan memperburuk kesenjangan ini, karena pemerintah harus membiayai banyak program lain," tuturnya.
Oleh karena itu, Thomas menekankan pentingnya partisipasi sektor swasta, termasuk melalui investasi asing, untuk membantu menutup kesenjangan tersebut.
Thomas menekankan pentingnya infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dia menjelaskan sistem transportasi dan logistik yang terhubung dengan baik memainkan peran penting.
Sistem semacam itu akan memastikan setiap faktor produksi dan pelaku ekonomi dapat mencapai potensi maksimalnya, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
"Sistem transportasi dan logistik yang terhubung dengan baik memastikan setiap faktor produksi dan pelaku ekonomi mencapai potensi maksimalnya untuk pertumbuhan yang lebih baik," ujarnya.
Menurutnya, untuk menarik minat sektor swasta, diperlukan pengembalian investasi yang menarik. Saat ini, pemerintah Indonesia sedang membentuk dana abadi kreatif untuk mengatasi tantangan tersebut.
"Oleh karena itu, risiko proyek dapat dikurangi, sementara pada saat yang sama, pengembalian investasi dapat dipercepat," papar Thomas.
Dia juga menjelaskan Indonesia memiliki sejumlah skema pembiayaan kreatif yang dirancang untuk mendukung pendanaan pembangunan, infrastruktur, dan proyek strategis. Skema tersebut mencakup public-private partnership (PPP), pembiayaan campuran, dana kekayaan negara, green sukuk, hingga sustainable development goal bonds.