Bahlil Sindir Capres-Cawapres yang Tolak Pembangunan IKN
Menteri Investasi/Kepala Bahlil Lahadalia rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/9/2021) ( ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wsj)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menyindir pasangan capres-cawapres yang menolak pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim).
Bahlil menyebut ada cawapres yang mengatakan sudah nyaman tinggal di Jakarta, tiba-tiba disuruh pindah ke hutan. Menurutnya, pemikiran dan pernyataan semacam itu menunjukkan cawapres tersebut lebih layak menjadi gubernur atau wakil gubernur DKI Jakarta.
Hal itu dia sampaikan di hadapan relawan Prabowo-Gibran di Surabaya, Minggu (2/12/2023).
"Ada calon wakil presiden menyampaikan bahwa 'kita sudah nyaman tinggal di kota, kok mau disuruh untuk pindah ke kampung atau di hutan-hutan'. Ini artinya Anda cocok berpikir untuk memimpin gubernur DKI Jakarta dan menjadi wagub DKI Jakarta, bukan menjadi presiden dan wakil presiden," kata dia dalam keterangan tertulis yang dikutip Senin (4/12/2023).
1. IKN sudah diatur melalui undang-undang
Desain Istana IKN oleh Nyoman Nuarta (instagram.com/nyoman_nuarta)Dia menegaskan, IKN sudah diatur dalam undang-undang (UU), di mana salah satu paslon yang menolak pembangunan IKN adalah ketua umum partai yang juga mendukung disahkannya undang-undang tersebut.
"Tadi saya katakan bahwa IKN itu kan perintah undang-undang dan itu sudah ada Undang-Undangnya. Dan dari semua partai yang ada pendukung pemerintah semua mendukung termasuk PKB, itu satu. Yang kedua karena itu perintah undang-undang maka wajib pemerintah siapapun wajib akan melakukan IKN," jelas Bahlil.
Baca Juga: Bahlil Siap Bantu Investor China yang Mau Investasi di IKN
2. Pemindahan ibu kota sudah melalui kajian
Editor’s picks
Ilustrasi IKN (Dok. Kementerian PUPR)Dijelaskan Bahlil, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan sudah melewati berbagai kajian ilmiah dan pertimbangan. Salah satu pertimbangannya adalah sebagai upaya untuk membangun Indonesia sentris.
“Karena di situ titik tengah. Titik tengah mendekatkan diri (pemerintah) pada Sulawesi, Bali, NTT, Maluku, Papua dan Jawa juga dekat ke sana,” ujar Bahlil.
Pembangunan IKN juga bertujuan menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru yang diyakini pemerataan ekonomi akan menjangkau seluruh pelosok negeri.
Untuk itu, Bahlil mengimbau kepada pihak-pihak tertentu untuk mempelajari betul visi dan misi Presiden Joko "Jokowi" dalam pembangunan IKN Nusantara.
“Jadi keliru menurut pandangan saya apa yang disampaikan kelompok orang tertentu bahwa IKN tidak melahirkan pemerataan. Dari mana teorinya? Itu halusinasi kertas aja itu,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Pilar 08 itu.
3. Sebut Prabowo-Gibran akan lanjutkan pembangunan IKN
Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan Calon Presiden Prabowo Subianto (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)Dia juga menyebut sudah ada berbagai investor yang masuk ke IKN. Sejalan dengan itu, kata dia, Prabowo-Gibran bakal fokus melanjutkan pembangunan IKN apabila terpilih pada Pemilu 2024.
“Investasi Agustus 2024, kita akan melakukan upacara di sana. Dan sekarang hotel bintang lima udah jalan dan gak ada masalah. Sebagian jalan, sebagian bertahap,” tambahnya.
Baca Juga: Sentil Proyek IKN, Anies: Manfaat hanya Dirasakan Aparatur Negara
Berita Terkini Lainnya
