LPG 3 Kg Terancam Habis Sebelum Akhir Tahun, Kuota Perlu Ditambah
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - PT Pertamina (Persero) memproyeksikan, penyaluran Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kg bakal melebihi kuota (over quota) pada akhir 2023. Artinya, persediaan tidak akan cukup sampai akhir tahun.
Pemerintah telah menetapkan kuota penyaluran LPG 3 kg bersubsidi sebanyak 8 juta metrik ton pada 2023. Namun berdasarkan prognosa, penyalurannya bisa mencapai 8,28 juta metrik ton atau lebih banyak 3,5 persen.
"Nah, untuk tahun 2023, kami memproyeksikan bahwa di akhir tahun ini akan melebihi kuota di 8,28 juta metrik ton," kata Direktur Utama (Dirut) Pertamina Nicke Widyawati dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (30/8/2023).
Baca Juga: Pengamat Klaim Harga LPG Subsidi Sudah Tidak Masuk Akal
1. Permintaan bakal meningkat pada periode Natal dan Tahun Baru
Nicke memaparkan, proyeksi terjadinya kelebihan kuota penyaluran LPG tabung gas melon berdasarkan hitungan dari bulan ke bulan. Ditambah, biasanya akan terjadi peningkatan permintaan pada Natal dan Tahun Baru yang akan datang.
"Kita masih ada satu agenda besar yang pasti demand-nya (permintaannya) naik adalah Natal dan Tahun Baru, ini pasti naik seperti halnya kemarin-kemarin ketika ada liburan, ada hari raya, ini meningkat dan oleh karena itu kita melihat akan ada over kuota 8,3 juta metrik ton," sebutnya.
2. Minta dukungan DPR supaya pemerintah menambah kuota
Editor’s picks
Badan usaha milik negara (BUMN) sektor minyak dan gas bumi (migas) itu meminta dukungan Komisi VII DPR RI, supaya pemerintah mengalokasikan lebih banyak LPG 3 kg.
"Kita melihat sebetulnya ada celah yang bisa kita gunakan untuk mengusulkan adanya persetujuan dari over quota ini, dengan tidak menambah alokasi subsidi. Jadi ini mungkin yang kami perlukan support dari Komisi VII," sebut Nicke.
3. Pertamina pastikan tak butuh tambahan anggaran
Nicke memastikan, pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menambah alokasi LPG 3 kg bersubsidi. Hal itu berkaca pada tren harga Contract Price Aramco (CPA) sebagai acuan harga LPG yang masih di bawah asumsi.
Begitupun untuk kurs atau nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang menurut Nicke masih di bawah asumsi, sehingga penambahan kuota LPG subsidi tidak perlu menambah anggaran.
"Untuk over quota ini kami memerlukan dukungan agar bisa disetujui oleh pemerintah sebagai bagian subsidi dengan tidak menambah jumlah subsidi, karena CPA-nya kan jauh di bawah yang direncanakan, demikian juga untuk kursnya," tambah Nicke.
Baca Juga: Jual Tak Sesuai HET, Pertamina Sanksi Pangkalan Gas LPG Pasbar